Mamuju — Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola birokrasi, menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO pada 20 April 2025.
Kepala Kanwil Kemenag Sulbar menyampaikan situasi berjalan kondusif setelah kedua pihak menggelar pertemuan secara kekeluargaan. Menurutnya, dialog terbuka yang berlangsung hangat menjadi ruang klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang di lapangan.
“Alhamdulillah, melalui pertemuan yang dilakukan secara terbuka dan tanpa ada yang disembunyikan, suasana yang semula berlangsung dinamis dapat berangsur tenang. Kami memahami bahwa aksi yang dilakukan adik-adik mahasiswa berangkat dari informasi yang belum utuh diterima oleh adik-adik mahasiswa,” ujar Kepala Kanwil.
Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan kritik mahasiswa merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Kritik itu, kata dia, dipandang sebagai energi positif bagi Kemenag untuk terus berbenah.
“Kami tidak anti kritik. Apa yang disampaikan adik-adik HMI MPO adalah ‘pil pahit’ yang justru menjadi suplemen bagi kami untuk terus memperbaiki diri menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan bersih (clean government),” tambahnya.
Kemenag Sulbar juga mengapresiasi sikap HMI MPO yang dinilai tetap menjunjung etika dan kedamaian dalam menyampaikan aspirasi. Audiensi yang difasilitasi setelah aksi berlangsung, atas inisiatif Kemenag, disebut memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan tanpa interupsi.
“Kami berterima kasih kepada adik-adik HMI MPO yang telah berkenan hadir dan berdialog bersama kami. Seluruh aspirasi disampaikan secara terbuka, tenang, dan konstruktif,” lanjut Kepala Kanwil.
Dari hasil dialog, kedua belah pihak disebut memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap persoalan yang berkembang. Kepala Kanwil menilai perbedaan persepsi yang muncul lebih banyak dipicu miskomunikasi atau belum tersampaikannya informasi secara komprehensif.
Meski demikian, Kemenag menegaskan peran mahasiswa tetap dipandang sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kemenag menyatakan siap menjadi objek kontrol demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.
Di akhir pertemuan, Kepala Kanwil mengajak masyarakat Sulawesi Barat untuk berpartisipasi aktif mengawasi sekaligus mendukung kinerja Kementerian Agama. “Kami membuka diri terhadap kritik dan masukan dari semua pihak. Harapan kami, Kementerian Agama dapat terus tumbuh menjadi lembaga yang dicintai masyarakat, bebas dari praktik KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang adil, profesional, dan humanis bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
Secara khusus, Kemenag Sulbar menyampaikan apresiasi kepada HMI MPO atas kritik dan aspirasi yang disampaikan secara damai dan konstruktif sebagai bagian dari upaya bersama membangun birokrasi yang lebih baik.
