Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di daerah saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (29/4/2026). Agenda ini disebut menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi atas praktik transparansi yang masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
Kegiatan tersebut melibatkan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) bersama sejumlah pemangku kepentingan. Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan kualitas komunikasi publik serta penguatan sistem layanan informasi agar lebih terbuka dan akuntabel.
Pertemuan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Agung Pratistho. Hadir pula Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Babel, Fajri, jajaran KI Babel, serta unsur pemerintah daerah lainnya.
Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah persoalan yang dinilai kerap menghambat keterbukaan informasi. Isu yang mengemuka antara lain lemahnya penguatan kelembagaan, belum optimalnya koordinasi antar badan publik, serta resistensi terhadap transparansi pada tahap implementasi.
Agung Pratistho menegaskan keterbukaan informasi publik perlu ditempatkan sebagai instrumen utama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar ekosistem komunikasi publik berjalan efektif.
“Sinergi antar lembaga bukan pilihan, melainkan keharusan agar informasi publik benar-benar dapat diakses masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat,” ujar Agung.
Sementara itu, Fajri menyampaikan Pemerintah Provinsi Babel terus melakukan pembenahan sistem layanan informasi publik, termasuk memperkuat koordinasi antara Diskominfo, KI, dan seluruh badan publik. Meski demikian, ia mengakui tantangan di lapangan masih kompleks, terutama dalam menyelaraskan komitmen antar institusi agar sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi.
Ketua KI Babel, Ita Rosita, menekankan peran Komisi Informasi tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga memastikan standar keterbukaan informasi dijalankan secara konsisten oleh seluruh badan publik. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah pusat melalui Kemenko Polkam menjadi momentum untuk memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi di daerah.
“Forum ini penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mempertegas komitmen bersama. Keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada regulasi, tetapi harus nyata dirasakan masyarakat,” kata Ita.
Dalam pertemuan itu, Ita didampingi Wakil Ketua Rikky Fermana, Martono selaku Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Pahriani sebagai Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi, serta Ahmad Tarmizi yang membidangi Sosialisasi dan Edukasi. Diskusi juga mengangkat praktik terbaik pelayanan informasi publik serta strategi untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Bangka Belitung.
