Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat sinergi kerja dengan Komisi VII DPR RI. Penegasan itu disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
"Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan," kata Widiyanti.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4), Widiyanti menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari Komisi VII. Ia menilai masukan tersebut penting sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan dan program Kemenpar ke depan.
Widiyanti juga menekankan peran pengawasan dan dukungan Komisi VII dinilai krusial untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pengembangan pariwisata Indonesia.
Menanggapi pemaparan Kemenpar, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyatakan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak dinamika global terhadap pariwisata nasional. Namun, Komisi VII meminta Kemenpar menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan.
Rekomendasi tersebut mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih proporsional, berimbang, dan tepat sasaran. Komisi VII juga meminta perhitungan cermat terkait penyesuaian program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis sektor pariwisata nasional.
Selain itu, Komisi VII mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas dan penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi serta sertifikasi usaha. Langkah ini dipandang penting untuk menjamin aspek konservasi, keselamatan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Dukungan terhadap penguatan sektor MICE internasional turut menjadi perhatian, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11. Saleh juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan length of stay, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.
Dalam aspek promosi, Komisi VII mendorong penguatan strategi promosi digital dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan sebagai respons terhadap dinamika global. Komisi VII juga mengarahkan program vokasi agar tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi menghasilkan dampak nyata berupa penciptaan lapangan kerja.
Komisi VII turut menyoroti pengembangan pariwisata regeneratif sebagai kebijakan strategis yang menekankan restorasi lingkungan, mitigasi dampak, dan keseimbangan ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Widiyanti memaparkan capaian dan langkah strategis Kemenpar, mulai dari realisasi program unggulan, kontribusi dan manfaat program kerja, hingga dampak dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah terhadap sektor pariwisata Indonesia. Pemerintah, menurutnya, telah menyiapkan penyesuaian strategi agar sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh menghadapi tantangan global.
Ia menambahkan, sebagai langkah mitigasi, Kemenpar menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap seiring perkembangan situasi geopolitik.
