Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi serta memperkuat sinergi kerja dengan Komisi VII DPR RI. Komitmen itu disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4), Widiyanti menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan Komisi VII. Ia menilai masukan tersebut penting untuk penyempurnaan kebijakan dan program kementerian ke depan.
Menurut Widiyanti, pengawasan dan dukungan Komisi VII berperan krusial untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong pengembangan pariwisata Indonesia.
Menanggapi paparan Kementerian Pariwisata, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyatakan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak dinamika global terhadap pariwisata nasional. Namun, Komisi VII meminta kementerian menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang telah disampaikan.
Rekomendasi tersebut mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih proporsional, berimbang, dan tepat sasaran. Komisi VII juga meminta kementerian menghitung secara cermat penyesuaian program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis sektor pariwisata nasional.
Selain itu, Komisi VII mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas, serta penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin aspek konservasi, keselamatan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Dukungan terhadap penguatan sektor MICE internasional turut menjadi perhatian, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11. Saleh juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan length of stay, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.
Dalam aspek promosi, Komisi VII mendorong penguatan strategi promosi digital dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan sebagai respons terhadap dinamika global. Komisi VII juga mengarahkan program vokasi agar tidak hanya berorientasi pada kuantitas, melainkan pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja.
Komisi VII turut menyoroti pengembangan pariwisata regeneratif sebagai kebijakan strategis yang menekankan restorasi lingkungan, mitigasi dampak, dan keseimbangan ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Widiyanti memaparkan capaian dan langkah strategis kementerian, mulai dari realisasi program unggulan, kontribusi dan manfaat program kerja, hingga dampak dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah terhadap sektor pariwisata Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian strategi untuk memastikan sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh menghadapi tantangan global.
Widiyanti menambahkan, sebagai langkah mitigasi, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap seiring perkembangan situasi geopolitik.
