Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di 104 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia.
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas," kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Januari 2026.
Pada tahap II, Sekolah Rakyat dirancang menampung 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar. Rinciannya terdiri atas 1.872 rombongan SD, 936 rombongan SMP, dan 936 rombongan SMA.
Menurut Dody, setiap lokasi memiliki kapasitas 1.080 siswa, terdiri dari 540 siswa SD, 270 siswa SMP, dan 270 siswa SMA. "Dalam satu lokasi tersedia 36 rombongan belajar," ujarnya.
Persebaran pembangunan tahap II mencakup 26 lokasi di Pulau Sumatera dan 40 lokasi di Pulau Jawa. Kalimantan mendapat 12 lokasi, sedangkan Sulawesi 16 lokasi. Kepulauan Maluku menerima empat lokasi dan Papua tiga lokasi. Adapun Bali serta Nusa Tenggara masing-masing satu lokasi.
Seluruh sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disediakan pemerintah daerah. Dody mengatakan setiap Sekolah Rakyat mengusung konsep boarding school dengan fasilitas ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, serta pusat pembelajaran digital.
Fasilitas lain yang disiapkan meliputi kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan, sarana olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta asrama siswa dan asrama guru. Area hijau dan lansekap juga disediakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Tahap II melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap I yang telah beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 di 166 sekolah. Pemerintah menargetkan pembangunan tahap II selesai secara bertahap untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Hingga 31 Desember 2025, Dody menyatakan perkembangan fisik pembangunan tahap II telah mencapai 3,98 persen, meliputi tahap awal konstruksi dan penyiapan infrastruktur dasar.
Kementerian PU juga memastikan proyek memenuhi kriteria kesiapan, termasuk sertifikat lahan, surat bebas sengketa, dokumen PKKPR, dokumen lingkungan, analisis lalu lintas, dan Persetujuan Bangunan Gedung. "Langkah ini dilakukan agar pembangunan berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan," kata Dody.
