Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menilai pernyataan akademisi Ubedilah Badrun yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai “beban bangsa” sarat opini politik yang dibungkus seolah-olah sebagai pandangan akademik.
Dalam keterangannya pada Minggu (12/4/2026), Haris meminta agar kritik disampaikan dengan pijakan kajian yang jelas. Ia menekankan masyarakat dapat membedakan kritik berbasis analisis dengan retorika politik.
“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana sekadar retorika,” kata Haris.
Menurut Haris, pernyataan yang menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai beban bangsa merupakan generalisasi berlebihan dan tidak menunjukkan kedalaman analisis ilmiah. Ia menyatakan kritik merupakan hal yang sah, namun perlu disertai data dan kerangka analisis yang utuh agar tidak menyesatkan opini publik.
“Kritik sah saja, tapi substansi kritik yang disampaikan justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh,” ujarnya.
Haris juga menyoroti narasi pemakzulan yang ikut disampaikan dalam pernyataan tersebut. Ia mengingatkan bahwa pemakzulan merupakan mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan dan tidak dapat didorong oleh opini sepihak atau framing emosional tanpa dasar konstitusional yang kuat.
“Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing emosional. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas,” kata Haris.
Ia menambahkan, kritik yang berkembang menjadi provokasi berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat, terutama apabila dikaitkan dengan narasi gerakan sosial untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
“Hal itu berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Haris menilai peran akademisi semestinya menjadi penjernih dalam dinamika politik, bukan memperkeruh suasana dengan narasi yang dianggap tidak konstruktif. Ia menyebut akademisi memiliki posisi sebagai rujukan moral dan intelektual publik.
“Akademisi adalah rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” ujarnya.
Di sisi lain, Haris menyatakan pemerintah saat ini tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang kompleks. Karena itu, ia berharap kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan solutif.
“Kritik silakan, tapi harus solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Ubedilah menyampaikan pernyataan yang menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi beban bagi bangsa dan harus segera mengakhiri kekuasaannya. Ia juga menyebut rezim tersebut memiliki “cacat bawaan” sejak awal, termasuk cacat konstitusional dalam proses pemilihan presiden. Ubedilah turut menilai bahwa dalam setahun setengah berkuasa, pemerintahan itu memperburuk situasi ekonomi, demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
