Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir menegaskan bahwa kritik dari pers merupakan “vitamin demokrasi” yang diperlukan agar pemerintah, siapa pun pemimpinnya, dapat berjalan di jalur yang benar. Menurutnya, keberhasilan pemerintah pada akhirnya adalah keberhasilan rakyat, namun hanya dapat dicapai jika kebijakan publik terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Munir dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar pada 9 Februari 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, duta besar negara sahabat, serta insan pers dari berbagai daerah.
Ahmad Munir menyebut HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk menegaskan posisi pers yang berjalan seiring dengan sejarah bangsa dan masa depannya. Ia menilai sejak awal kemerdekaan, pers menjadi bagian dari perjuangan nasional melalui gagasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran rakyat, serta mengobarkan semangat pembangunan bangsa dan negara.
Menurutnya, pers Indonesia hadir bersama cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Karena itu, ia menilai keberadaan pers tidak dapat dipandang semata-mata sebagai industri informasi, melainkan bagian penting dari fondasi demokrasi dan pembangunan nasional.
Dalam konteks kerja jurnalistik, Ahmad Munir menekankan komitmen pers terhadap kepentingan publik dijaga melalui kode etik jurnalistik. Etika tersebut, kata dia, membedakan pers arus utama dari lalu lintas informasi tanpa tanggung jawab. Karena itu, pers dituntut bekerja profesional, akurat, dan berimbang.
Ia menggambarkan wartawan hidup dalam kewaspadaan dan kegelisahan intelektual, bukan karena takut pada kekuasaan, melainkan karena takut keliru dalam menyampaikan kebenaran. Kekeliruan informasi, menurutnya, berpotensi menyesatkan publik dan merusak kepercayaan.
Ahmad Munir juga menegaskan bahwa kritik pers tidak dapat dimaknai sebagai ekspresi kebencian. Ia menyebut kritik sebagai bentuk cinta kepada bangsa dan negara, dengan tujuan memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar, bukan untuk menjatuhkan pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi periode krusial dalam dua dekade ke depan, ketika bonus demografi yang saat ini menjadi kekuatan suatu saat akan berakhir. Jika Indonesia gagal menjadi negara berpendapatan tinggi dalam rentang waktu tersebut, ia menilai risiko terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah menjadi nyata.
Karena itu, Ahmad Munir menekankan bahwa siapa pun pemimpin bangsa dalam 20 tahun ke depan tidak boleh gagal. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, bukan sekadar angka, melainkan visi besar untuk melompat menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kerangka tersebut, tema HPN 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dinilainya relevan. Ia memaknai pers sehat sebagai pers yang profesional, independen, berintegritas, dan berkelanjutan secara ekonomi. Tanpa ekosistem media yang sehat, ia menilai kualitas demokrasi dan pembangunan nasional akan sulit berdiri kokoh.
Ahmad Munir mengakui tantangan pers ke depan semakin kompleks, mulai dari disrupsi digital, banjir informasi yang tidak terverifikasi, perkembangan kecerdasan buatan, polarisasi sosial, hingga tekanan ekonomi terhadap industri media. Di saat yang sama, model bisnis media terus berubah, sementara tuntutan publik terhadap kecepatan dan akurasi informasi makin tinggi.
Menghadapi situasi itu, ia menilai perlu penguatan kompetensi dan profesionalisme wartawan melalui pendidikan serta sertifikasi berkelanjutan. Selain itu, konsolidasi dan transformasi bisnis media disebut perlu dilakukan agar industri pers mampu bertahan dan tumbuh di era digital tanpa mengorbankan independensi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem media dan informasi yang sehat, termasuk dalam melawan hoaks dan disinformasi.
Menutup pidatonya, Ahmad Munir kembali menegaskan komitmen pers untuk terus mengawal pemerintah agar berhasil menjalankan mandat rakyat. Namun, ia menekankan keberhasilan itu hanya mungkin terwujud jika kebijakan publik terbuka terhadap kritik dan perbaikan. Dalam posisi tersebut, ia memandang pers berperan sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan, penjernih di tengah kebisingan, sekaligus penjaga hati nurani bangsa.
Dengan pers yang sehat, ia menyatakan optimistis ekonomi berdaulat dapat terwujud dan Indonesia berdiri sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat.
