JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengubah pendekatan dalam mengelola ruang laut. Jika sebelumnya penataan lebih banyak bertumpu pada regulasi, kini KKP mendorong pemanfaatan data yang terukur melalui ocean accounting serta masukan langsung masyarakat pesisir lewat pemetaan partisipatif.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan, pendekatan ini ditujukan agar nilai ekonomi, sosial, dan ekologi laut dapat dihitung secara lebih utuh dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Tantangannya adalah memastikan hasil pemetaan masyarakat tidak berhenti jadi data komunitas. Harus masuk ke sistem perencanaan formal dan dipakai dalam pengambilan keputusan,” ujar Kartika di Jakarta, Kamis (23/4). Pernyataan itu disampaikan dalam Lokakarya Nasional Integrasi Pemetaan Partisipatif dan Ocean Accounting yang digelar KKP di Jakarta.
Menurut Kartika, perencanaan ruang laut saat ini tidak lagi sebatas mengatur zonasi, tetapi menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang serta memperkuat ketahanan ekosistem pesisir, termasuk mendukung mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan karbon biru.
Pakar ekonomi kelautan IPB University Prof. Akhmad Fauzi menilai, kolaborasi antara data dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam perencanaan. Ia menekankan bahwa data kuantitatif perlu dilengkapi informasi lokal yang kontekstual.
“Data saja tidak cukup. Lewat pemetaan partisipatif, masyarakat bisa kasih informasi lokal yang kontekstual, validasi data, sekaligus memperkaya perspektif perencanaan,” jelas Fauzi.
Dukungan serupa disampaikan Blue Ventures Indonesia. Perwakilannya, Miftahul Khausar, mengatakan pihaknya terus membina nelayan kecil dan tradisional agar data aktivitas mereka dapat disinkronkan dengan kebijakan nasional.
“Ini untuk menciptakan tata kelola laut yang lebih inklusif dan meminimalisir konflik yang sering terjadi di lapangan,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP menyatakan komitmennya memperkuat penataan ruang laut berbasis ekonomi biru, dengan tujuan menjaga ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
