Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong transformasi tata kelola ruang laut berbasis neraca sumber daya laut (ocean accounting). Pendekatan ini ditujukan untuk mengukur nilai ekonomi, sosial, dan ekologi laut secara lebih menyeluruh, memperkuat basis data dalam perencanaan ruang laut, serta memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan nilai nyata sumber daya laut.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola ruang laut adalah memastikan proses perencanaan tidak hanya bertumpu pada regulasi, melainkan juga berpijak pada realitas lapangan dan pengetahuan masyarakat.
“Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan hasil-hasil pemetaan tersebut tidak berhenti sebagai data komunitas, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan formal, diakui secara kebijakan, dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan nasional,” kata Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (22/4).
Dalam konteks penguatan tersebut, belum lama ini digelar Lokakarya Nasional Integrasi Pemetaan Partisipatif dan Ocean Accounting untuk Memperkuat Perencanaan Tata Ruang Laut dan Tata Kelola Ruang Laut di Jakarta. Kartika menekankan pentingnya sinkronisasi metodologi, standar, serta mekanisme integrasi pemetaan partisipatif ke dalam sistem tata ruang laut nasional.
Menurutnya, perencanaan ruang laut (marine spatial planning) kini tidak lagi sekadar instrumen pengaturan ruang. Perencanaan ruang laut telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi, meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, serta memperkuat ketahanan ekosistem pesisir dan laut. Ia juga menyebut perencanaan ini berperan dalam mendukung agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pengelolaan karbon biru.
Pakar ekonomi kelautan IPB University Prof. Akhmad Fauzi Ph.D menilai kolaborasi data melalui integrasi ocean accounting dan partisipasi masyarakat dapat semakin memperkuat perencanaan tata ruang laut. Ia menyebut pendekatan tersebut membantu menghadirkan metrik terukur mengenai kondisi dan pemanfaatan sumber daya laut sebagai dasar pengambilan kebijakan, namun menegaskan data saja tidak cukup tanpa keterlibatan masyarakat.
“Melalui pemetaan partisipatif, masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan informasi lokal yang kontekstual, memvalidasi data serta memperkaya perspektif dalam perencanaan ruang laut,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Blue Ventures Indonesia (BVI) Miftahul Khausar menyatakan organisasinya mendukung masyarakat pesisir melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas, khususnya bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Ia menilai terdapat potensi kolaborasi di tingkat lokal maupun nasional untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan, termasuk sinkronisasi data wilayah aktivitas masyarakat pesisir.
“Banyak potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan baik level lokal maupun nasional untuk sama-sama memperkuat sektor kelautan dan perikanan termasuk sinkronisasi data wilayah aktivitas masyarakat pesisir sehingga dapat menciptakan tata kelola laut yang lebih inklusif, partisipatif serta meminimalisir konflik yang sering terjadi,” kata Miftahul.
KKP menyatakan upaya tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam penataan ruang laut berbasis ekonomi biru, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
