Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong transparansi rantai pasokan ikan di tengah tuntutan pasar global yang kian ketat melalui penerapan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina).
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, persyaratan pasar global saat ini tidak lagi hanya menekankan kualitas produk. Menurutnya, asal-usul dan proses produksi menjadi faktor penting yang menentukan daya saing produk perikanan.
“Produk perikanan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga yang berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial,” ujar Didit dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Didit menjelaskan, konsumen global semakin selektif terhadap produk perikanan yang dikonsumsi. Informasi terkait metode penangkapan, budi daya, hingga dampak terhadap ekosistem menjadi perhatian utama. Kondisi ini, kata dia, membuat ketertelusuran bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi pelaku usaha.
“Kebutuhan pasar tersebut kita jawab dengan Stelina,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, KKP telah menggelar Seafood Traceability Technical Alignment and Industry Engagement Workshop pada 8 April 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sistem ketertelusuran.
KKP juga mengarahkan program prioritas Presiden Prabowo, Kampung Nelayan Merah Putih, untuk mendukung penerapan sistem ini. Kawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga terhubung dengan pasar global.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Machmud menyebut Stelina sebagai solusi berbasis kolaborasi antarsistem. Ia mengatakan teknologi QR code akan digunakan untuk memastikan integrasi data dari hulu hingga hilir.
Melalui Stelina, perjalanan produk perikanan dapat direkam secara transparan, mulai dari proses produksi hingga sampai ke konsumen. “Sistem ini juga menepis isu bahwa produk perikanan Indonesia berasal dari praktik illegal fishing maupun diproduksi dengan cara yang tidak ramah lingkungan,” kata Machmud.
KKP meyakini penguatan transparansi rantai pasok dapat meningkatkan kepercayaan pasar global sekaligus menjadi strategi menjaga daya saing ekspor perikanan Indonesia di tengah standar yang semakin ketat.
