Informasi mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) pada pekan pertama Ramadhan 2026 beredar di media sosial. Dalam narasi yang beredar, BLT Desa disebut akan diberikan kepada warga desa yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat, dengan nilai Rp300.000 per bulan.
Namun, ketentuan penerima BLT Desa tidak seperti yang dinarasikan. BLT Desa merupakan bantuan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
Pada 2026, besaran BLT Desa tidak lagi ditentukan berdasarkan persentase pagu dana desa seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan desa. BLT Desa diberikan paling banyak Rp300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat. Penyalurannya dapat dilakukan sekaligus atau dirapel, sesuai keputusan musyawarah desa.
Soal penerima, BLT Desa diutamakan bagi warga yang mengalami kemiskinan ekstrem. Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan melalui musyawarah desa.
Dalam ketentuan yang disebutkan, apabila pemerintah desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan pemerintah pusat, kepala desa dapat menetapkan calon penerima BLT Desa dengan sejumlah kriteria. Di antaranya kehilangan mata pencaharian; memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH); rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; serta perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
Meski salah satu kriteria menyebutkan bahwa calon penerima tidak sedang mendapatkan bantuan PKH, hal itu tidak berarti BLT Desa khusus untuk warga yang belum pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah.
Dengan demikian, narasi yang menyatakan BLT Desa diberikan kepada warga yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dinilai kurang tepat. BLT Desa diprioritaskan untuk warga miskin ekstrem, dengan penetapan penerima manfaat melalui mekanisme musyawarah desa.
