Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan masih sulitnya Komisi II memperoleh akses data dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk badan usaha milik daerah seperti Perumdam Tirta Kencana. Ia menilai kondisi tersebut menghambat fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan yang semestinya berbasis data.

Iswandi mengatakan Komisi II telah beberapa kali meminta dokumen penting, salah satunya laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Namun, hingga saat ini dokumen yang diminta belum diterima.

“Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami. Kenapa kita sulit mendapatkan data? Padahal kita ingin mengambil keputusan yang tepat. Kalau tidak berbasis data, bisa jadi fitnah. Kalau ada datanya, kita bisa bicara jelas,” ujarnya.

Menurutnya, Komisi II tidak ingin bekerja berdasarkan asumsi atau informasi sepihak. Ia menyebut setiap rapat dengan OPD mitra selalu diupayakan berbasis data yang valid agar pengawasan dapat berjalan secara objektif.

Karena keterbatasan akses data dari OPD, Komisi II kerap mencari data pembanding dari sumber lain, lalu mengonfirmasi kembali kepada OPD terkait. Iswandi menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi, meski ia menilai hal itu bukan semestinya menjadi tugas DPRD.

“Kalau tidak dapat dari mereka, kita cari di tempat lain. Tinggal kita klarifikasi, benar atau tidak. Tapi sebenarnya ini bukan tugas kami. Itu seharusnya menjadi peran Inspektorat,” tegasnya.

Iswandi juga mengingatkan, jika persoalan transparansi tidak segera dibenahi, masalah serupa berpotensi terus berulang tanpa menjadi temuan ataupun diselesaikan. Ia khawatir kondisi itu dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat.

“Jangan sampai nanti muncul masalah yang sama terus, tapi tidak pernah jadi temuan atau diselesaikan. Ini bisa menimbulkan citra buruk,” katanya.

Ia menekankan DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ketiga fungsi tersebut, menurutnya, tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan data yang transparan dan akurat.

Di tengah meningkatnya sorotan publik, termasuk di media sosial, Iswandi menyebut DPRD kerap ikut disalahkan ketika terjadi persoalan di daerah. Karena itu, ia mendorong adanya kerja sama dari semua pihak agar tata kelola berjalan sesuai aturan.

“Kalau ada masalah, pasti DPR ditanya. Di mana fungsi pengawasannya? Di mana fungsi penganggarannya? Karena itu, kami butuh kerja sama semua pihak agar semuanya berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.