Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan pentingnya peran media sebagai aktor utama dalam mendorong keterbukaan informasi publik, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Pernyataan itu disampaikan Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKP) KIP, Samrotunnajah Ismail, dalam Diskusi Media yang digelar di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Samrotunnajah menyampaikan bahwa media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung sekaligus pengawas agar badan publik menjalankan prinsip keterbukaan secara konsisten. Ia menekankan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan media.
Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah memasuki usia 18 tahun sebagai landasan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
Di tengah perkembangan teknologi digital, Samrotunnajah menilai tantangan media semakin kompleks, mulai dari derasnya arus disinformasi hingga tuntutan kecepatan publikasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga akurasi, etika, dan tanggung jawab dalam setiap produk jurnalistik demi mempertahankan kepercayaan publik.
Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara KIP, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia bersama insan media untuk mendorong keterbukaan informasi publik secara lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Umum Indah Pujirahayu mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman insan media mengenai implementasi keterbukaan informasi, sekaligus menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi tantangan di era digital. Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat komunikasi antara media dan regulator serta menghasilkan rekomendasi bagi penguatan peran media dalam keterbukaan informasi publik.
Diskusi yang diikuti jurnalis dari berbagai media nasional dan daerah itu juga menghadirkan narasumber dari sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkaya perspektif terkait transparansi dan akuntabilitas publik.
Menurut KIP, penguatan peran media sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita, terutama terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui forum ini, KIP mendorong media tetap menjadi pilar demokrasi yang menjaga kualitas informasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
