Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Kompleks Parlemen, Senayan, berlangsung tegang setelah Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay melontarkan kritik kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Kritik tersebut menyoroti transparansi anggaran serta etika penyampaian jawaban kepada parlemen.
Dalam rapat yang berlangsung Rabu (4/2/2026), Saleh menilai jawaban Kemenpar atas pertanyaan anggota dewan tidak semestinya disampaikan melalui media sosial. Menurut dia, penjelasan seharusnya diberikan dalam forum rapat resmi agar dapat didiskusikan dan didalami secara langsung.
“Jawaban itu seharusnya disampaikan di forum ini, bukan dicicil lewat media sosial. Di sini kita bisa berdiskusi dan mendalami secara langsung,” kata Saleh.
Meski demikian, Saleh menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari pihak kementerian. Namun ia menekankan mekanisme komunikasi formal perlu dijaga agar fungsi pengawasan DPR berjalan optimal.
Selain persoalan komunikasi, Komisi VII juga menyoroti capaian kinerja Kemenpar sepanjang 2025. Widiyanti sebelumnya memaparkan Indonesia meraih 154 penghargaan internasional, meningkat dari 66 penghargaan pada tahun sebelumnya. Angka tersebut memicu pertanyaan dari DPR mengenai dampak penghargaan itu terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan itu bagus, tapi yang paling penting adalah manfaatnya untuk rakyat. Harus dijelaskan secara konkret,” ujar Saleh.
Ketegangan rapat meningkat ketika pembahasan beralih ke laporan keuangan. DPR menemukan ketidaksinkronan data anggaran yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. Saleh menegaskan ketidaksesuaian angka tidak dapat ditoleransi dan harus diperjelas.
“Ini menyangkut angka, tidak boleh ada ketidaksesuaian. Harus jelas dan akurat,” katanya.
Komisi VII kemudian memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kemenpar untuk memperbaiki dan menyinkronkan data laporan keuangan tersebut.
Menanggapi situasi rapat, Widiyanti menyampaikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya. Ia membantah anggapan bahwa dirinya tidak siap atau menghindari rapat dengan DPR.
“Saya sudah mengosongkan waktu dan siap mengikuti rapat sampai selesai. Informasi yang menyebut sebaliknya tidak benar,” ujar Widiyanti.
Terkait penghargaan internasional, Widiyanti menyatakan pengakuan tersebut diperoleh secara kredibel dan dinilai memiliki nilai strategis untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
