Persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran disebut sebagai salah satu konflik paling bertahan lama dalam hubungan internasional modern. Ketegangan ini tidak dipandang sekadar persoalan bilateral, melainkan permusuhan multidimensi yang mencakup antagonisme ideologis, persaingan keamanan, serta perbedaan pandangan mengenai struktur dasar Timur Tengah.
Dampaknya meluas ke berbagai bidang, terutama perdagangan minyak global, stabilitas kawasan yang sudah rapuh, hingga integritas tatanan hukum internasional. Dalam narasi ini muncul paradoks: pendekatan militeristik yang digunakan untuk menekan Iran dinilai berpotensi memperparah destabilisasi kawasan, memicu siklus eskalasi, dan berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta fondasi tatanan global.
Sanksi, volatilitas, dan militerisasi energi
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap Iran sejak jatuhnya rezim Fahlevi, termasuk sanksi yang menargetkan sektor minyak. Iran disebut memiliki cadangan hidrokarbon terbesar di dunia, namun keterhubungannya dengan pasar global dinilai dipengaruhi oleh strategi Washington melalui instrumen sanksi ekonomi, khususnya terhadap ekspor minyak.
Tekanan tersebut digambarkan tidak hanya bertujuan melemahkan Iran, tetapi juga membatasi ruang berkembangnya negara itu, termasuk dalam pengembangan kekuatan militer. Dalam konteks diplomasi, Iran disebut kerap didorong bernegosiasi di bawah tekanan. Namun setelah kesepakatan dicapai, AS dinilai menarik diri. Salah satu contoh yang diangkat adalah keputusan Pemerintahan Donald Trump pada 2018 untuk keluar dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dengan tujuan menekan ekspor minyak Iran hingga “nol” dan melumpuhkan pendapatan negara tersebut.
Kebijakan itu disebut memunculkan konsekuensi lanjutan berupa pasar gelap yang berkelanjutan. Untuk mengatasi blokade, Iran dikatakan mengembangkan teknik penghindaran seperti “armada hantu”, transfer antar-kapal, dan jalur keuangan berlapis. Pola ini dinilai menciptakan ekonomi paralel yang mengurangi transparansi arus minyak global, mendistorsi data pasar, serta menambah kompleksitas keamanan maritim.
Di sisi lain, ancaman konfrontasi di Teluk Persia—jalur krusial bagi hampir sepertiga minyak yang diperdagangkan lewat laut—disebut mendorong premi risiko keamanan yang terus melekat pada harga minyak. Serangan terhadap kapal tanker, seperti yang terjadi pada 2019, serta penyitaan kapal oleh kedua pihak, dipandang mempertegas kerentanan rute transit dan memicu lonjakan harga yang berdampak global.
Persaingan ini juga disebut mendorong militerisasi infrastruktur energi. Serangan Houthi yang didukung Iran terhadap fasilitas Saudi Aramco pada 2019 diangkat sebagai contoh bahwa konflik dapat menyasar pusat produksi minyak pesaing dan mengancam guncangan pasokan global. Dalam kerangka tersebut, minyak digambarkan berubah dari komoditas menjadi instrumen strategis sekaligus titik lemah, sehingga konsumen global menghadapi risiko dan kelangkaan yang dinilai bersifat buatan.
Stabilitas regional dan kawah perang proksi
Ketegangan AS-Iran disebut tidak berhenti pada relasi kedua negara, melainkan membentuk jaringan proksi dan perang asimetris yang membuat stabilitas kawasan menjadi korban. AS digambarkan berupaya membatasi pengaruh Iran melalui aliansi dengan Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang didukung penempatan militer AS di kawasan.
Sementara itu Iran, yang merasa terkepung, disebut memproyeksikan kekuatan melalui “Poros Perlawanan”, yakni koalisi aktor non-negara seperti Hezbollah di Lebanon, berbagai milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman, dan Hamas di wilayah Palestina.
Dinamika ini disebut mengubah Timur Tengah menjadi arena konflik tidak langsung, mengikis kedaulatan negara, serta memicu bencana kemanusiaan. Perang sipil di Suriah dan Yaman disebut sebagai contoh ketika konflik lokal terserap dalam pertarungan proksi yang lebih luas, memperpanjang perang dan memperburuk penderitaan. Israel dan Iran juga digambarkan terlibat dalam perang langsung maupun perang bayangan, termasuk serangan udara Israel terhadap aset Iran di Suriah dan serangan siber terhadap fasilitas nuklir, sementara Iran mendukung kelompok yang menantang keamanan Israel.
Siklus ini dinilai menciptakan dilema keamanan berkelanjutan, ketika tindakan satu pihak dibaca sebagai ancaman eksistensial oleh pihak lain. Pembunuhan Qasem Soleimani oleh AS pada 2020 dan serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer di Irak yang menampung pasukan AS disebut membawa kedua negara mendekati perang langsung.
Rangkaian balas-membalas tersebut dinilai menghambat solusi diplomatik, memperdalam perpecahan sektarian, dan membuat upaya detente regional semakin sulit. Akibatnya, kawasan disebut terjebak dalam ketidakstabilan: perang skala penuh dihindari, namun konflik intensitas rendah terus berlangsung dan prospek kerja sama keamanan atau ekonomi terintegrasi tetap jauh.
Rapuhnya tatanan hukum internasional
Dampak lain yang disebut paling berbahaya adalah melemahnya tatanan hukum internasional, terutama kerangka non-proliferasi dan diplomasi multilateral. Kisah JCPOA diangkat sebagai simbol: perjanjian yang disetujui melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 itu dipandang sebagai puncak penyelesaian multilateral, dengan skema pelonggaran sanksi sebagai imbalan atas pembatasan ketat dan terverifikasi terhadap program nuklir Iran.
Namun keluarnya AS dari kesepakatan tersebut di bawah doktrin “America First”, meski Iran disebut mematuhi kesepakatan pada saat itu, dinilai merusak perjanjian yang telah dinegosiasikan. Peristiwa tersebut dipandang mengirim sinyal bahwa komitmen internasional dapat diabaikan secara sepihak karena perubahan politik domestik, sehingga menggerus kepercayaan pada diplomasi sebagai jalan damai.
Dari sisi militer, pembunuhan terhadap pejabat negara Iran, Jenderal Soleimani, di wilayah Irak, disebut sebagai tindakan agresi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB, termasuk doktrin imunitas. Dalam narasi ini, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian hukum internasional yang dibenarkan melalui interpretasi yang dianggap parsial.
Konsekuensinya, muncul kekhawatiran mengenai normalisasi perilaku di luar hukum dan melemahnya batasan normatif yang dirancang untuk mencegah konflik. Dewan Keamanan PBB juga digambarkan tidak efektif karena dinamika hak veto dan kepentingan negara-negara besar, sehingga negara adikuasa dapat bertindak pragmatis tanpa mengindahkan norma dan prinsip hukum internasional.
Penutup
Secara keseluruhan, persaingan AS-Iran digambarkan sebagai simpul yang sulit diurai. Sanksi terhadap pendapatan minyak disebut mendorong Iran mengembangkan kemampuan asimetris dan jaringan proksi, yang kemudian mengganggu stabilitas regional dan memicu respons AS yang dinilai turut mengikis norma hukum internasional. Siklus ini disebut menghasilkan status quo yang mahal dan berbahaya.
Konflik tersebut juga dipandang menunjukkan bagaimana konfrontasi berbasis ketidakpercayaan dapat memunculkan dampak sistemik: mengganggu tata kelola energi global, memperpanjang konflik regional, serta melemahkan tatanan internasional. Dalam pandangan ini, dinamika politik tertentu pada era Trump disebut berkontribusi memperpanjang persaingan dan memperbesar risiko instabilitas, sekaligus membuat hukum internasional kian sulit ditegakkan secara nyata.
