Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar rencana pengadaan 105.000 unit mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan secara transparan dan mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa. Imbauan ini ditujukan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) maupun pemerintah sebagai pihak yang menjalankan program.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk memitigasi potensi penyimpangan. “KPK mengimbau agar setiap pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan program-program pemerintah dilakukan secara taat prosedur untuk memitigasi adanya penyimpangan,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Senin (23/2).

Selain aspek prosedural, KPK juga menekankan pentingnya penentuan spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan. Menurut Budi, langkah itu diperlukan untuk mencegah praktik pengondisian barang maupun penyuplainya. “Termasuk penentuan spesifikasi yang juga harus sesuai dengan kebutuhan, untuk mencegah adanya praktik pengondisian barang ataupun penyuplainya,” katanya.

Budi menambahkan, unsur pengawasan menjadi bagian penting dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk terkait kebutuhan pengadaan kendaraan oleh Agrinas.

Pernyataan KPK tersebut disampaikan untuk menanggapi dugaan penunjukan langsung dua produsen mobil asal India oleh Agrinas untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Sebelumnya, rencana impor kendaraan oleh Agrinas sempat diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd (M&M), melalui laman perusahaan pada 4 Februari 2026. Dalam pengumuman itu, M&M menyebut akan memasok 35.000 unit Scorpio pikap.

Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengonfirmasi kepada media di Indonesia bahwa pihaknya akan mengimpor total 105.000 unit mobil dari perusahaan India. Rinciannya, 35.000 unit mobil pikap 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.