Jalanan kota-kota besar di Indonesia kembali dipenuhi massa. Kali ini, keramaian bukan dipicu acara hiburan, melainkan gelombang aksi generasi muda yang menyuarakan kegelisahan atas persoalan ekonomi, pendidikan, dan arah kebijakan pemerintah. Di balik tuntutan yang mereka bawa, mengemuka satu pesan yang berulang: mereka peduli, tetapi tidak percaya.
Fenomena tersebut menandai menguatnya krisis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang selama ini diharapkan melindungi hak serta kesejahteraan warga. Di saat partisipasi politik meningkat, keyakinan terhadap institusi dan proses pengambilan keputusan justru terlihat memudar.
Pada Agustus hingga September 2025, ribuan mahasiswa, pelajar, buruh, dan warga turun ke jalan di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Isu yang disorot mencakup kenaikan upah minimum, reformasi perpajakan, hingga tuntutan transparansi kebijakan pemerintah. Sebagian besar aksi berlangsung damai, meski beberapa bentrokan terjadi dan dikaitkan dengan respons aparat yang dinilai berlebihan oleh sebagian pihak.
Setelah rangkaian demonstrasi, sejumlah aktivis muda—termasuk mahasiswa dan pengorganisir komunitas—dilaporkan ditangkap terkait partisipasi mereka. Perkembangan ini memunculkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat dan ruang berekspresi dalam demokrasi. Respons negara terhadap ekspresi kritis dinilai berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik sekaligus kesehatan demokrasi.
Indikasi menurunnya kepercayaan juga tercermin dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam satu tahun terakhir, sekitar 35 persen warga disebut percaya penuh terhadap kebijakan pemerintah. Angka itu turun dibanding lima tahun sebelumnya yang berada di kisaran 50–55 persen. Pada saat yang sama, partisipasi generasi muda meningkat: sekitar 60 persen responden berusia 18–30 tahun menyatakan merasa perlu turun tangan langsung melalui aksi atau kampanye publik.
Situasi ini memperlihatkan relasi yang menguat antara turunnya kepercayaan dan naiknya aktivitas sosial-politik di kalangan muda. Mereka hadir dalam demonstrasi, diskusi terbuka, media sosial, hingga gerakan komunitas, dengan isu yang beragam—mulai dari biaya hidup, pendidikan, ketimpangan ekonomi, sampai kualitas demokrasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kaum muda tidak apatis, tetapi semakin vokal.
Namun, meningkatnya partisipasi itu berjalan beriringan dengan perasaan bahwa suara mereka tidak benar-benar memengaruhi keputusan politik. Aspirasi disampaikan, tetapi kebijakan kerap dianggap tetap berjalan tanpa dialog yang berarti. Dalam konteks ini, kritik menjadi bentuk ekspresi yang muncul dari kegelisahan terhadap proses demokrasi.
Kerangka Teori Demokrasi Partisipatif yang dikaitkan dengan Carole Pateman menekankan bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada pemilu, melainkan menuntut keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Aksi generasi muda yang turun ke jalan dapat dipandang sebagai perwujudan partisipasi tersebut—menuntut transparansi, mengawasi kebijakan, dan memastikan suara publik terdengar.
Meski demikian, terdapat catatan bahwa aksi yang tidak terarah atau dimanfaatkan kepentingan politik tertentu dapat memunculkan polarisasi dan membuka ruang disinformasi. Karena itu, partisipasi yang kuat membutuhkan arah, literasi, dan kanal dialog yang memadai agar energi sosial tidak berubah menjadi ketegangan yang berlarut.
Ke depan, generasi muda diposisikan sebagai pengawas pemerintah sekaligus penjaga nilai demokrasi. Sejumlah langkah yang disebut penting antara lain menjaga sikap kritis dan partisipatif melalui cara-cara konstruktif, memperkuat literasi demokrasi agar tidak mudah dimanfaatkan kepentingan tertentu, menjadi jembatan antargenerasi untuk menyuarakan kebutuhan yang kerap tak terdengar, serta memanfaatkan teknologi dan media digital untuk memantau kebijakan dan memfasilitasi debat publik.
Dari sisi dampak yang lebih luas, gelombang aksi ini memunculkan beberapa pelajaran. Pemerintah dinilai perlu lebih transparan dan responsif karena kepercayaan publik tidak bisa dipaksakan. Media diharapkan menyajikan informasi yang akurat agar aksi tidak ditarik ke agenda tertentu. Sementara itu, energi protes generasi muda dinilai perlu diarahkan agar produktif, bukan destruktif.
Pada akhirnya, rangkaian demonstrasi dan krisis kepercayaan publik menjadi alarm bahwa demokrasi Indonesia sedang diuji. Jika kepercayaan terus menurun, partisipasi aktif generasi muda bisa menjadi penyelamat—atau justru memicu ketegangan baru—tergantung pada bagaimana ruang demokrasi merespons tuntutan transparansi, dialog, dan perlindungan kebebasan berekspresi.
