Sebuah laporan terbaru dari Equality Trust menilai struktur politik di Britania Raya kian dibayangi pengaruh kelompok ultra kaya, yang disebut bekerja melalui jalur di luar mekanisme pemilihan umum. Pengaruh itu, menurut laporan tersebut, menguat lewat kekayaan besar, donasi politik bernilai tinggi, penunjukan ke lembaga legislatif yang tidak dipilih langsung, serta konsentrasi kepemilikan media.
Dikutip dari pemberitaan The Guardian pada Jumat (28/11/2025), laporan berjudul Money, Media and Lords: How the Ultra‑Rich Are Shaping Britain menyatakan pengaruh kelompok ultra kaya meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir. Laporan itu menyoroti bagaimana konsentrasi kekayaan dapat beralih menjadi pengaruh politik secara langsung.
Salah satu sorotan utama adalah perubahan komposisi House of Lords, dewan legislatif kamar atas yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilu. Keanggotaan House of Lords disebut meningkat dari rata-rata 676 anggota pada periode 2001–2003 menjadi 803 anggota pada periode 2020–2022.
Di saat yang sama, nilai donasi politik besar—didefinisikan lebih dari £250.000 (kurs Rp 22.030 per pound sterling)—dilaporkan melonjak dari £7,6 juta (sekitar Rp 167,4 miliar) menjadi lebih dari £47 juta (sekitar Rp 1,035 triliun). Laporan itu juga mencatat konsentrasi kepemilikan media, dengan tiga konglomerat media terbesar di Inggris kini menguasai sekitar 90% pangsa pasar pers nasional, naik dari 71% pada 2014.
Co-executive director Equality Trust, Priya Sahni-Nicholas, menyatakan konsentrasi kekayaan dan kekuatan politik berjalan beriringan. Ia merujuk pada Indeks Konsentrasi Kekuasaan yang menunjukkan kenaikan hampir sejalan dengan meningkatnya porsi kekayaan 1% kelompok teratas.
Menurut laporan tersebut, jalur seperti donasi politik besar, penunjukan ke House of Lords, dan konsentrasi kepemilikan media menjadi saluran bagi kekuatan yang berada di luar mekanisme pemilihan. Kondisi ini dinilai memungkinkan kelompok kecil yang sangat kaya memperoleh akses dan pengaruh terhadap proses legislasi tanpa melalui demokrasi langsung.
Laporan itu juga menyoroti dampak dominasi media oleh segelintir konglomerat, yang disebut mempersempit keragaman sudut pandang dan memperkuat kontrol narasi oleh elite. Risiko yang ditekankan mencakup berkurangnya independensi jurnalistik dan pluralitas opini publik, serta menguatnya peran kekuatan finansial dalam menentukan agenda politik.
Dalam struktur yang digambarkan laporan tersebut, suara pemilih dinilai berisiko semakin terpinggirkan. Laporan menyebut kebijakan publik cenderung lebih berpihak pada kepentingan finansial elite, sementara isu seperti upah layak, akses perumahan terjangkau, dan layanan publik yang memadai kerap terabaikan.
Equality Trust merekomendasikan reformasi yang disebut mendesak, antara lain membatasi donasi privat maksimum £5.000 per individu, membatasi penunjukan ke House of Lords serta praktik patronase, dan mendorong keberagaman kepemilikan media melalui dukungan terhadap media lokal dan independen.
Laporan tersebut memperingatkan bahwa tanpa reformasi, demokrasi di Britania Raya berisiko semakin tergeser oleh kekuatan finansial di luar mekanisme pemilihan. Equality Trust menilai dinamika ini juga berpotensi memiliki implikasi yang lebih luas, melampaui konteks domestik Inggris.
