Rencana pemerintah Jerman untuk merombak program pendanaan “Demokratie leben!” memicu protes dari organisasi masyarakat sipil dan memunculkan kekhawatiran akan melemahnya upaya pencegahan ekstremisme sayap kanan. Sebanyak 143 organisasi dan inisiatif menandatangani surat kepada Menteri Pendidikan Jerman Karin Prien, menegaskan bahwa program tersebut “tidak boleh menjadi alat politik partisan”, melainkan pilar penting bagi demokrasi yang tangguh.
Program “Demokratie leben!” telah berjalan sejak 2014 dan saat ini memiliki anggaran 191 juta euro. Reformasi yang diusulkan Prien dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan banyak proyek yang selama ini berfokus melawan ekstremisme kanan. Heiko Klare dari Asosiasi Nasional Konsultasi Mobile (Bundesverband Mobile Beratung) menyebut rencana pemerintah sebagai “pukulan telak” bagi para pelaksana kerja-kerja demokrasi, seraya mengingatkan bahwa restrukturisasi mendadak dapat menghilangkan jaringan, keahlian, dan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun—terutama untuk pencegahan jangka panjang.
Sejumlah laporan media turut menyoroti kemungkinan penghentian pendanaan. Media Welt melaporkan sekitar dua ratus proyek berpotensi kehilangan dukungan, sementara die Zeit menyebut infrastruktur yang menopang kerja melawan ekstremisme juga dapat dipangkas.
“Demokratie leben!” awalnya merupakan respons pemerintah Jerman terhadap rangkaian pembunuhan yang dilakukan kelompok teroris Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) pada 2000–2007. Serangan tersebut menewaskan sembilan pria berlatar belakang migran serta seorang polisi perempuan. Dalam konteks itulah, sebagian organisasi menilai perubahan arah program berisiko melemahkan fondasi yang dibangun setelah tragedi tersebut.
Karin Prien menolak tudingan bahwa reformasi akan menghambat upaya melawan ekstremisme kanan. Dalam wawancara dengan media taz, politisi CDU itu mengatakan muncul kesan program memiliki orientasi yang lebih menjangkau lingkungan kiri-liberal. Ia menyatakan ingin menjangkau “kelompok mayoritas yang diam” yang dinilainya berpotensi menjauh dari demokrasi. Namun, Prien tidak merinci proyek mana yang dianggap terlalu condong ke kiri maupun sejauh apa perubahan yang akan diterapkan. Dalam debat di Bundestag, ia juga menyampaikan penjelasan secara umum, menyebut pemerintah akan mengembangkan pendekatan baru yang lebih tepat sasaran.
Salah satu arah yang dipertimbangkan Prien adalah memperbesar keterlibatan sekolah, klub olahraga, dan pemadam kebakaran. Menurutnya, penguatan demokrasi perlu dilakukan dengan berbicara kepada masyarakat di ruang-ruang kehidupan sehari-hari.
Gagasan memperluas keterlibatan lembaga publik ini dinilai positif oleh Direktur jaringan Neue Deutsche Organisationen (ndo), Fatma Celik. Ia menyatakan dukungannya jika sekolah, taman kanak-kanak, dan lembaga publik lain lebih dilibatkan dalam penguatan demokrasi. Celik juga menilai penting pengangkatan isu ujaran kebencian daring, disinformasi, dan antisemitisme karena dinilai nyata dan relevan.
Namun, Celik memperingatkan bahwa penataan ulang akan menjadi masalah apabila justru melemahkan infrastruktur masyarakat sipil yang sudah mapan. Ia menyebut banyak program pendanaan sebelumnya dirancang untuk jangka panjang, sehingga perubahan mendadak membuat organisasi menghadapi ketidakpastian: kontrak kerja sementara tidak bisa diperpanjang, tenaga ahli mencari jalur lain, pengetahuan hilang, dan kerja sama terhambat. Bagi organisasi kecil, situasi ini dinilai lebih mengancam karena keterbatasan cadangan dana untuk melewati masa transisi.
Di tengah kritik tersebut, Prien menyarankan organisasi dan inisiatif yang selama ini terlibat untuk mengajukan kembali proposal pendanaan. Di Bundestag, ia menegaskan tetap memandang ekstremisme sayap kanan sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi Jerman. Namun ia juga menyatakan tidak boleh menutup mata terhadap meningkatnya antisemitisme, serta ekstremisme sayap kiri dan kebencian terhadap kelompok tertentu.
Perdebatan mengenai reformasi program ini juga memunculkan dimensi politik yang lebih luas. Anggota parlemen Partai Kiri, Clara Bünger, menyebut penataan ulang “Demokratie leben!” sebagai skandal dan menuduh Prien memberi label “kiri” pada nilai-nilai dasar demokrasi. Ia berpendapat proyek-proyek yang selama ini didanai terbukti efektif dan karena itu menjadi sasaran kritik, tidak hanya dari AfD tetapi juga semakin dari kubu konservatif CDU-CSU.
Pernyataan tersebut merujuk pada pertanyaan parlementer dari CDU-CSU pada Februari 2025 yang meminta pemerintah saat itu di bawah Kanselir Olaf Scholz (SPD) menjelaskan organisasi nonpemerintah mana saja yang menerima dana dari “Demokratie leben!”. Permintaan itu muncul setelah gelombang protes massal di berbagai kota di Jerman, menyusul dorongan kebijakan migrasi yang lebih ketat di Bundestag oleh kubu konservatif bersama sebagian pihak dari AfD.
Meski ketidakpastian masih membayangi, Fatma Celik menyatakan harapannya agar proyek-proyeknya tetap dapat memperoleh manfaat dari “Demokratie leben!” di masa depan. Ia menilai masih ada peluang perbaikan melalui aliansi solidaritas, intervensi publik, dan dialog politik.
