Sebuah laporan terbaru dari Equality Trust menilai struktur politik di Britania Raya semakin dibayangi oleh kekuatan kelompok ultra kaya, yang dinilai bekerja di luar mekanisme pemilihan umum. Pengaruh itu disebut muncul melalui akumulasi kekayaan, donasi politik berskala besar, penunjukan ke lembaga legislatif yang tidak dipilih langsung, serta konsentrasi kepemilikan media.
Dilansir dari The Guardian, Jumat (28/11/2025), laporan berjudul Money, Media and Lords: How the Ultra‑Rich Are Shaping Britain menyebut pengaruh kelompok ultra kaya meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir. Laporan itu menyoroti bagaimana konsentrasi kekayaan dapat diterjemahkan menjadi pengaruh politik yang nyata.
Dalam temuan tersebut, jumlah anggota House of Lords—kamar legislatif atas yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilu—meningkat dari rata-rata 676 orang pada periode 2001–2003 menjadi 803 orang pada periode 2020–2022.
Di saat yang sama, nilai donasi politik besar, yang didefinisikan lebih dari £250.000 (kurs Rp 22.030 per pound sterling), naik dari £7,6 juta (sekitar Rp 167,4 miliar) menjadi lebih dari £47 juta (sekitar Rp 1,035 triliun). Laporan itu juga mencatat, tiga konglomerat media terbesar di Inggris kini menguasai sekitar 90 persen pangsa pasar pers nasional, naik dari 71 persen pada 2014.
Co-executive director Equality Trust, Priya Sahni-Nicholas, menyatakan bahwa konsentrasi kekayaan dan kekuatan politik berjalan beriringan. “Indeks Konsentrasi Kekuasaan terbaru kami menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan sejalan dengan kekuatan. Indeks kami naik hampir sejalan dengan peningkatan bagian kekayaan 1 persen teratas,” ujarnya.
Laporan tersebut menilai jalur seperti donasi politik besar, penunjukan ke House of Lords, dan konsentrasi kepemilikan media berfungsi sebagai saluran kekuatan di luar mekanisme pemilihan. Konsekuensinya, kelompok kecil yang sangat kaya dapat memperoleh akses dan pengaruh terhadap proses legislasi tanpa melalui demokrasi langsung.
Dominasi media oleh segelintir konglomerat juga disebut mempersempit keragaman sudut pandang dan memperkuat kontrol naratif oleh elite. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap independensi jurnalistik dan pluralitas opini publik, sekaligus memperkuat peran kekuatan finansial dalam menentukan agenda politik.
Equality Trust menilai struktur tersebut membuat suara pemilih berpotensi kian terpinggirkan oleh pengaruh kelompok ultra kaya. Dampaknya, kebijakan publik dinilai cenderung berpihak pada kepentingan finansial elite, sementara isu seperti upah layak, akses perumahan terjangkau, dan layanan publik yang memadai disebut sering kali terabaikan.
Untuk merespons situasi itu, laporan tersebut merekomendasikan reformasi, antara lain membatasi donasi privat maksimum £5.000 per individu, membatasi penunjukan ke House of Lords serta praktik patronase, dan mendorong keberagaman kepemilikan media melalui dukungan bagi media lokal dan independen.
Equality Trust memperingatkan bahwa tanpa reformasi, demokrasi di Britania Raya berisiko semakin tergeser oleh kekuatan finansial di luar mekanisme pemilihan. Laporan itu juga menilai dampaknya dapat meluas, mengingat pengaruh kekayaan luar biasa terhadap demokrasi berpotensi memiliki implikasi yang dirasakan secara global.
