Ambon telah lima tahun menyandang predikat Kota Musik dari UNESCO melalui jaringan UNESCO Creative Cities Network. Namun, pengakuan internasional itu dinilai belum sepenuhnya diikuti pembangunan ekosistem musik yang berkelanjutan di tingkat kebijakan, infrastruktur, hingga perencanaan ruang kota.
Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Kreisson Pisty Larwuy, menyebut gelar tersebut seharusnya dipahami sebagai titik awal, bukan capaian akhir. Menurutnya, tantangan utama Ambon saat ini adalah fondasi ekosistem yang belum terbentuk secara utuh.
“Pengakuan ini bukan garis finis, melainkan titik awal. Persoalannya, fondasi ekosistemnya belum sepenuhnya terbentuk,” ujar Larwuy.
Ia menilai identitas Ambon sebagai Kota Musik selama ini lebih banyak ditampilkan lewat simbol visual seperti mural, papan nama, serta penyelenggaraan berbagai acara. Dalam perspektif perencanaan kota, Larwuy menekankan bahwa identitas tidak cukup dibangun dari tampilan, melainkan harus hadir dalam sistem yang lebih dalam seperti kebijakan, infrastruktur, dan perencanaan ruang. Tanpa dukungan tersebut, identitas dianggap mudah memudar.
Salah satu persoalan yang disorot adalah jalur pendidikan musik yang belum tersambung secara berjenjang. Meski perguruan tinggi telah memiliki program studi musik, ketersediaan pendidikan musik dari tingkat dasar hingga menengah masih terbatas. Larwuy menilai ketiadaan sekolah menengah kejuruan musik atau konservatori membuat talenta muda tidak memiliki jalur pengembangan yang jelas, sehingga berisiko berkembang di luar daerah.
Selain itu, Larwuy menilai representasi keragaman musik Ambon belum tercermin merata dalam wajah kota. Ambon dikenal memiliki ragam musik dari tradisional hingga kontemporer, tetapi yang tampil dinilai masih sebagian kecil. “Yang tampil masih sebagian kecil. Padahal kekayaan musik Ambon jauh lebih luas dari itu,” kata Larwuy di Ambon, Sabtu (28/3/2026).
Dari sisi kebijakan dan tata ruang, Larwuy menyebut identitas Kota Musik belum diterjemahkan secara konkret dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia menilai belum ada penetapan kawasan kreatif musik, standar ruang publik berbasis akustik, maupun desain ruang kota yang mendukung aktivitas musikal sehari-hari.
“Kebijakan adalah fondasi. Tanpa itu, identitas hanya bergantung pada program dan anggaran jangka pendek,” ujarnya.
Persoalan lain yang mengemuka adalah aksesibilitas ruang bagi komunitas musik. Meski terdapat fasilitas seperti gedung pertunjukan dan ruang terbuka, tidak semua komunitas dapat mengaksesnya dengan mudah. Larwuy menilai sebagian besar ruang masih digunakan untuk acara besar, sementara ruang ekspresi harian yang inklusif bagi semua genre masih minim.
Ia juga menyoroti kondisi ekosistem komunitas musik yang dinilai belum seimbang. Saat ini, komunitas musik di Ambon disebut masih didominasi genre tertentu seperti pop, hip-hop, dan jazz, sementara genre lain belum memiliki ruang tumbuh memadai. Situasi ini dinilai menunjukkan ekosistem Kota Musik belum sepenuhnya inklusif.
Larwuy menambahkan, identitas Kota Musik juga belum dirasakan secara merata oleh warga. Menurutnya, identitas tersebut masih terbatas pada ruang dan momen tertentu, padahal identitas kota yang kuat seharusnya hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Untuk mendorong Ambon menjadi Kota Musik yang lebih kokoh, Larwuy menyebut perlunya langkah konkret, mulai dari pembangunan pendidikan musik berjenjang, penyediaan ruang publik yang aksesibel, kebijakan tata ruang yang mendukung, hingga penguatan komunitas lintas genre. Ia menegaskan, modal budaya Ambon sudah kuat, namun tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem yang menopang gelar tersebut.
“Ambon sudah punya modal budaya yang kuat. Tantangannya sekarang adalah membangun ekosistemnya,” kata Larwuy. Ia menekankan, kehormatan sejati tidak berhenti pada gelar, melainkan pada apa yang dibangun di balik pengakuan itu.
