CIREBON — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa (Sema) Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (28/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang rusak serta pengelolaan sampah yang dinilai belum tertangani dengan baik di wilayah Kabupaten Cirebon.
Selain menyoroti dua masalah utama itu, mahasiswa juga menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mereka menilai besarnya alokasi anggaran pemerintah daerah belum sejalan dengan kondisi di lapangan. Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) turut disampaikan sebagai persoalan yang dianggap berpengaruh terhadap keamanan warga pada malam hari.
Ketua Umum Sema Cirebon, Kemas Adhitya, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang publik. Ia mengkritik kualitas pembangunan, khususnya pada sektor pekerjaan umum, yang menurutnya masih belum memenuhi harapan masyarakat.
“Faktanya di lapangan, masih banyak jalan rusak dan persoalan sampah yang belum terselesaikan. Anggaran besar seharusnya mampu menyelesaikan persoalan mendasar ini, bukan justru sebaliknya. Kualitas infrastruktur saat ini belum sebanding dengan besarnya dana yang dialokasikan,” kata Kemas di tengah aksi.
Ia juga menekankan perlunya langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat. “Transparansi bukan sekadar angka di atas kertas, tapi harus dirasakan dalam bentuk jalan yang mulus dan lingkungan yang bersih. Rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka bermuara,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan massa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menemui para demonstran dan menyampaikan klarifikasi. Ia menyatakan pemerintah daerah telah menerapkan prinsip transparansi, terutama dalam proses lelang proyek pembangunan yang disebut dapat diakses publik.
“Tahun ini, anggaran infrastruktur sebesar Rp243 miliar telah dialokasikan. Hingga awal 2026, kami telah merealisasikan 27 paket peningkatan jalan, sementara 90 paket lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Semua prosesnya terbuka melalui sistem informasi pengadaan pemerintah,” ujar Hendra.
