Jakarta — Transparansi pendanaan organisasi nonpemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dinilai penting untuk memperkuat pengawasan publik. Pemerintah diminta memberi perhatian khusus terhadap isu keterbukaan sumber dana, terutama di tengah meningkatnya aktivitas NGO di Indonesia.
Koordinator aksi Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Jawa Timur, Figo, mengatakan pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan atensi terhadap fenomena pendanaan NGO. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan yang dikutip pada Sabtu, 25 April 2026.
Menurut Figo, terdapat NGO yang beroperasi di Indonesia dan mendapatkan pendanaan dari pihak asing, namun dinilai tidak transparan dalam mengungkapkan sumber pendanaannya. Ia menilai, jika ditemukan indikasi terkait hal tersebut, negara perlu bersikap tegas.
Figo juga mendorong pemerintah memperkuat peraturan perundang-undangan yang mengatur transparansi pendanaan NGO. Ia menyebut penguatan regulasi diperlukan seiring meningkatnya dinamika global serta keterbukaan arus informasi dan modal.
Selain itu, ia menilai pengawasan perlu diperketat karena semakin banyak LSM yang beroperasi di Indonesia. Ia juga mendorong penegak hukum mengusut tuntas dugaan aliran dana asing ke NGO yang dianggap meresahkan.
