Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Besar Gerakan Mahasiswa Bawah Tanah (PB–GEMA BT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi tersebut mengusung tema “Bongkar Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Kesehatan: Dari Mark-Up hingga Ambulans, Transparansi atau Turun Jabatan!”

Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Peserta aksi terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang menyatakan turun ke jalan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan persoalan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pengelolaan anggaran publik di sektor kesehatan.

Ketua Umum PB–GEMA BT, Bung Ahmadi, menegaskan pentingnya keterbukaan total anggaran serta akuntabilitas kinerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Koordinator aksi, Wira F. Hasibuan, menekankan urgensi dilakukannya audit independen yang objektif dan terbuka. Sementara itu, Qadafi Nasution menyoroti potensi konsekuensi hukum apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan. Rifky Imam Hasbullah menekankan perlunya perbaikan nyata layanan kesehatan, dan Syahrial Siregar (Ucok SS) menguatkan orasi berbasis konstitusi terkait hak atas informasi dan pelayanan publik.

Dalam aksi tersebut, Guswan Leo dari Kepegawaian Kesbangpol Kota Padangsidimpuan turut hadir dan mengarahkan massa agar tetap menjaga kondusivitas, kedisiplinan, serta etika selama penyampaian aspirasi.

Massa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni keterbukaan anggaran, klarifikasi dugaan mark-up dan pengadaan, audit independen, evaluasi ambulans, peningkatan layanan kesehatan, serta evaluasi struktural oleh Wali Kota.

Bung Ahmadi kemudian membacakan pernyataan sikap yang diikuti massa dan diamanahkan kepada pihak dinas. Ia menyatakan, apabila tuntutan tidak diindahkan, PB–GEMA BT akan menggelar aksi lanjutan (jilid 2) di Kantor Inspektorat Daerah, DPRD, Kejaksaan Negeri, dan Kantor Wali Kota dalam waktu yang dinilai wajar.

Aksi tersebut mendapat pengawalan dari Polres, TNI, Kejaksaan, dan Satpol PP. Kegiatan berlangsung damai dan ditutup dengan pembubaran massa secara tertib. PB–GEMA BT menyebut aksi ini sebagai langkah konstitusional untuk mendorong transparansi, keadilan, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan.