Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tengah menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Tengah, Senin (13/4). Aksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan terkait transparansi anggaran, kinerja pemerintah daerah, serta penanganan pembangunan dan bencana.
Koordinator lapangan Fauzan Akbar menyampaikan berbagai tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan DPRK. Dalam orasinya, ia mendesak pemerintah daerah membuka secara transparan seluruh anggaran bencana beserta mekanisme penyalurannya kepada publik. Ia juga meminta DPRK Aceh Tengah mempublikasikan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang sebelumnya telah dibentuk.
Massa aksi turut menuntut kejelasan distribusi pengadaan daging sapi meugang yang dilakukan dalam dua tahap. Selain itu, mereka mendesak Bupati Aceh Tengah melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Regional yang disebut belum rampung.
Mahasiswa juga meminta DPRK Aceh Tengah menyurati pihak kejaksaan, termasuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Aceh, untuk mengusut proyek-proyek tahun 2024 yang diduga belum selesai sepenuhnya.
Tuntutan lainnya mencakup optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, evaluasi penunjukan kepala dinas—khususnya di Dinas Perdagangan yang dinilai berdampak pada inflasi daerah—serta pembentukan satuan tugas percepatan pemulihan bencana. Isu lingkungan juga disorot, terutama terkait penanganan sampah di kawasan Uning yang dinilai belum memiliki solusi konkret.
Dalam pernyataannya, Fauzan menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penanganan bencana dan perlindungan masyarakat sebagai pelayanan dasar, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data korban dan rumah terdampak sebagai dasar kebijakan lanjutan.
“Kalau data saja tak beres, maka seluruh kebijakan lanjutan pasti kacau balau,” kata Fauzan. Ia juga menyinggung pernyataan Tito Karnavian tentang pentingnya validitas data sebagai dasar intervensi pemerintah pusat.
Fauzan menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah yang dinilai belum menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRK Aceh Tengah perlu membuka diri terhadap kritik dan segera mengambil langkah konkret.
Para peserta aksi berharap unjuk rasa ini menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRK Aceh Tengah untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan transparansi, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
