Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan keraguannya bahwa Pemilu 2024 dapat terselenggara secara substantif. Keraguan itu didasari penilaian bahwa potensi politik uang masih besar.

Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Nyarwi Ahmad, menilai pernyataan Mahfud tersebut cukup masuk akal. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini turut memengaruhi tingginya godaan pemilih untuk menerima politik uang, terutama di tengah laju inflasi dan tekanan ekonomi global.

Namun, Nyarwi menekankan bahwa meningkat atau tidaknya praktik politik uang juga bergantung pada kecenderungan perilaku elite politik maupun kandidat yang maju pada Pemilu 2024.

Ia menjelaskan, jika para elite dan kandidat semakin tertarik menggunakan politik uang untuk memobilisasi pemilih, dan tingkat permisifitas pemilih terhadap praktik tersebut tetap tinggi, maka eskalasi politik uang dalam pemilu berpotensi meningkat.

Nyarwi menambahkan, indikasi adanya tren politik uang telah kerap disebut oleh berbagai pihak dan juga muncul dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Meski demikian, ia menyebut belum ada data yang sangat valid yang menunjukkan bahwa preferensi mayoritas pemilih terhadap partai atau kandidat sepenuhnya ditentukan oleh politik uang sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan.