Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya kebijakan tata ruang yang terintegrasi untuk mengatasi tumpang tindih pemanfaatan lahan sekaligus mendukung percepatan prioritas pembangunan nasional. Ia menilai tata ruang nasional merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi lintas pihak.
“Saya perlu menyampaikan bahwa urusan spasial planning atau tata ruang ini kompleks dan membutuhkan kehadiran dan kerja sama kita semua. Bagaimana kita benar-benar punya satu peta, satu referensi. Itulah dalam berbagai kesempatan kita rembuk untuk benar-benar mengimplementasikan kebijakan satu peta,” ujar AHY.
Dalam kesempatan itu, AHY juga menyoroti tantangan penerapan Kebijakan Satu Peta secara menyeluruh. Ia menyebut integrasi data geospasial perlu dipercepat karena saat ini baru sekitar 10 persen wilayah Indonesia yang bebas dari persoalan tumpang tindih batas wilayah.
Pemerintah memulai Kebijakan Satu Peta sejak 2010 sebagai langkah strategis integrasi data geospasial. Kebijakan tersebut disebut telah membantu mengurangi tumpang tindih pemanfaatan lahan hingga 30,1 persen. Meski demikian, AHY menekankan masih terdapat pekerjaan yang perlu dituntaskan, di antaranya percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah, serta integrasi dokumen tata ruang dengan perencanaan pembangunan dan sistem perizinan berusaha nasional seperti Online Single Submission (OSS).
Menurut AHY, keberhasilan kebijakan tata ruang sangat bergantung pada keselarasan dan koordinasi lintas sektor. Ia juga mengingatkan bahwa tata ruang tidak hanya mencakup wilayah darat dan laut, tetapi juga ruang udara serta ruang bawah tanah.
“Tata ruang bukan hanya di darat, bukan hanya di laut, melainkan juga udara, termasuk dalam tanah. Underground spatial planning ini juga harus ditata dengan baik untuk mempersiapkan masa depan kita,” kata AHY. Ia berharap diskusi yang dilakukan dapat menghasilkan langkah-langkah teknis operasional yang terkoordinasi untuk mendukung kebijakan nasional.
Dengan dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai koordinator, pemerintah menaruh harapan agar kebijakan tata ruang terpadu dapat menjadi terobosan yang mendukung investasi, pembangunan, serta membantu penyelesaian konflik batas wilayah di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Tindak Lanjut One Spatial Planning Policy pada 4 Desember 2024. Rapat itu dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial Muh. Aris Marfai, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, serta perwakilan sejumlah kementerian/lembaga dan TNI. AHY turut didampingi jajaran pejabat di lingkungan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
