Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk membantu keluarga prasejahtera. Namun, seiring penyalurannya, beredar berbagai hoaks yang menyesatkan masyarakat. Modusnya kerap memanfaatkan ketidaktahuan calon penerima maupun penerima manfaat, mulai dari tautan pendaftaran palsu hingga klaim pencairan dana yang tidak wajar.
Informasi menyesatkan tersebut umumnya menyebar lewat pesan berantai di aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan sejumlah platform media sosial. Tujuannya beragam, antara lain mencuri data pribadi (phishing) atau melakukan penipuan berkedok pungutan liar. Karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dan memverifikasi setiap informasi yang diterima.
Berikut sejumlah contoh hoaks terkait PKH yang ditemukan dalam penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
1) Klaim link pendaftaran bansos PKH Rp 1,7 juta per orang
Penelusuran menemukan unggahan di Facebook pada 1 Mei 2026 yang mengklaim adanya link pendaftaran bansos PKH sebesar Rp 1,7 juta per orang. Unggahan itu berisi ajakan “Daftar Sekarang” dan menyertakan menu pendaftaran.
Saat menu tersebut diklik, tautan mengarah ke halaman situs yang meminta sejumlah identitas, seperti nama lengkap sesuai e-KTP, alamat, dan nomor WhatsApp.
2) Klaim link pendaftaran PKH tahap 3 untuk balita sampai lansia
Hoaks lain ditemukan dari unggahan Facebook pada 22 April 2026 yang mengklaim adanya link pendaftaran PKH tahap 3 untuk balita hingga lansia. Unggahan tersebut memuat daftar kategori penerima beserta nominal bantuan dan menyebut pendaftaran melalui “website resmi Kementerian Sosial”, disertai batas waktu pendaftaran.
Unggahan itu juga menyertakan menu daftar. Ketika diklik, tautan mengarah ke halaman situs yang meminta data pribadi, antara lain nama lengkap dan nomor Telegram.
3) Klaim link untuk cek bansos PKH tahap 4 tahun 2026
Penelusuran berikutnya menemukan unggahan Facebook sejak 11 April 2026 yang mengklaim adanya link untuk mengecek status penerima bansos PKH tahap 4 tahun 2026. Postingan mengajak masyarakat segera mengecek dan mendaftar melalui tautan yang disediakan, disertai poster bertuliskan “Terbaru Kemensos Tahun 2026” dan mencantumkan nominal bantuan.
Unggahan tersebut dilengkapi menu daftar. Saat diklik, tautan mengarah ke halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telepon.
Maraknya tautan pendaftaran maupun pengecekan bansos yang meminta data pribadi menjadi pengingat agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial atau pesan berantai. Verifikasi informasi sebelum mengisi data pada tautan yang tidak jelas merupakan langkah penting untuk menghindari penipuan.
