SIGLI — Isu pengelolaan dana Yayasan Pangkai Meurunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) yang disebut mencapai sekitar Rp33 miliar mencuat dan memicu pertanyaan soal transparansi. Di tengah belum adanya penjelasan resmi, Panglima Laot Kabupaten Pidie mendesak keterbukaan agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Panglima Laot Kabupaten Pidie, Marfian AS, pada Rabu (8/4), menyampaikan kekecewaan karena surat resmi dari Panglima Laot se-Aceh untuk menggelar pertemuan dengan pengurus YPMAN disebut belum mendapat tanggapan. Menurutnya, surat tersebut ditandatangani oleh seluruh Panglima Laot se-Aceh dan diajukan untuk membuka ruang dialog.
“Kekecewaan kami para Panglima Laot se-Aceh adalah kami sudah melayangkan surat untuk duduk bersama dengan pengurus yayasan YPMAN, namun sampai sekarang belum ditanggapi, padahal surat resmi itu ditandatangani oleh seluruh Panglima Laot se-Aceh,” ujar Marfian.
Ia menegaskan, permintaan audiensi itu dimaksudkan sebagai upaya klarifikasi, bukan untuk memperuncing persoalan. Namun, ketika ruang dialog tidak kunjung terbuka, sejumlah pertanyaan mulai muncul, termasuk terkait informasi pengelolaan dana dalam jumlah besar.
Menurut Marfian, informasi mengenai dana sekitar Rp33 miliar perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak yayasan agar tidak memunculkan beragam tafsir di masyarakat. “Kami tidak ingin ada kesimpangsiuran. Justru karena ada informasi yang berkembang, kami meminta penjelasan agar semuanya menjadi terang,” katanya.
Marfian menilai transparansi penting karena dana yang dikelola YPMAN bertujuan sosial, terutama menopang pendidikan anak-anak nelayan di Aceh. Ia menyebut Panglima Laot menginginkan agar dana abadi yang disebut sebagai milik nelayan Aceh dapat dikelola dengan benar dan memberi manfaat luas. “Kami lembaga Panglima Laot menginginkan agar dana abadi yang notabene milik nelayan Aceh dapat dikelola dengan benar, sehingga benar-benar bermanfaat bagi seluruh nelayan,” ujarnya.
Selain persoalan keuangan, dinamika kelembagaan juga disorot. Marfian menyampaikan penunjukan ketua yayasan yang tidak berasal dari unsur Panglima Laot menimbulkan pertanyaan dan dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. “Penunjukan ketua yayasan yang bukan dari Panglima Laot Aceh menjadi hal yang perlu dijelaskan, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan kami,” katanya.
Isu audit keuangan turut mengemuka. Marfian menyebut dalam beberapa tahun terakhir yayasan disebut tidak melakukan audit keuangan seperti sebelumnya. Menurutnya, audit diperlukan untuk memastikan akuntabilitas sekaligus menjadi dasar bagi Panglima Laot dalam menjelaskan kepada nelayan pada rapat tahunan. “Pihak yayasan dalam beberapa tahun ini disebut tidak melakukan audit keuangan seperti biasanya. Padahal audit keuangan sangat penting bagi kami untuk menjelaskan kepada nelayan dalam rapat tahunan Panglima Laot se-Aceh,” ujarnya.
Di tengah kebuntuan komunikasi, para Panglima Laot berharap Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi pertemuan sebagai upaya penyelesaian. Harapan itu disampaikan agar Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dapat membantu menjadi penengah. “Kami sangat mengharapkan Pemerintah Aceh melalui Gubernur Muzakir Manaf kiranya dapat membantu memfasilitasi penyelesaian antara lembaga Panglima Laot Aceh dengan pihak yayasan,” kata Marfian.
Meski menyampaikan kekecewaan, Marfian menegaskan pihaknya tetap mengedepankan musyawarah. Ia menyebut klarifikasi terbuka melalui dialog masih menjadi jalan utama yang diharapkan dapat ditempuh, meski langkah lanjutan tetap menjadi opsi jika tidak ada kejelasan, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pengurus maupun dewan pembina YPMAN belum memberikan keterangan resmi terkait permohonan audiensi maupun informasi yang berkembang. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh penjelasan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan.
YPMAN merupakan lembaga yang berdiri sejak 2001 dan dikenal menjalankan program dukungan pendidikan bagi anak-anak nelayan di Aceh. Program yang disebutkan mencakup bantuan pendidikan dan beasiswa dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan keagamaan.
