Pemerintah Evaluasi Program Menu Bergizi Gratis Selama Ramadan, Benahi Kemasan hingga Transparansi Anggaran

Pemerintah Evaluasi Program Menu Bergizi Gratis Selama Ramadan, Benahi Kemasan hingga Transparansi Anggaran

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Menu Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan. Evaluasi ini mencakup kemasan makanan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan penggunaan anggaran, menyusul sorotan dan pertanyaan publik terkait pelaksanaannya.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta akuntabel. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi daring bersama mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Selasa, 24 Februari 2026.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi yang ditetapkan, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik dan agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap program ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis yang dirilis Rabu, 25 Februari 2026.

Perbaikan kemasan dan aspek higienitas

Salah satu fokus evaluasi adalah kemasan makanan. Dadan menekankan kemasan MBG Ramadan tidak lagi menggunakan kantong plastik sederhana yang dinilai kurang representatif dan kurang higienis. Pemerintah meminta makanan ditempatkan dalam wadah yang lebih berkualitas dan mampu menjaga mutu pangan selama distribusi hingga diterima masyarakat.

Menurut Dadan, perbaikan kemasan merupakan bagian dari penguatan standar keamanan pangan. Dengan wadah yang lebih layak, risiko kontaminasi dapat ditekan dan kualitas makanan lebih terjaga.

Penyesuaian komposisi menu

BGN juga mengevaluasi komposisi bahan pangan agar sesuai dengan pagu bahan baku yang telah ditetapkan. Salah satu penyesuaian yang disoroti adalah usulan mengganti kacang dengan telur. Pertimbangannya, harga kacang dinilai relatif lebih mahal dibanding telur, sementara telur dianggap memiliki citra protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima masyarakat.

Penyesuaian tersebut, menurut BGN, merupakan upaya mengoptimalkan anggaran tanpa mengurangi nilai gizi menu yang disajikan.

Transparansi AKG dan harga bahan baku

Dalam evaluasi ini, Dadan meminta setiap SPPG menyusun penjelasan rinci terkait AKG serta harga masing-masing bahan pangan dalam menu. Informasi tersebut diminta disampaikan secara terbuka agar publik memahami kandungan gizi yang diterima dan bagaimana anggaran digunakan.

BGN menetapkan pagu harga bahan baku sebesar Rp 8.000 per porsi untuk balita hingga siswa SD kelas 3, sedangkan untuk kelompok lainnya Rp 10.000 per porsi. Besaran tersebut disebut dapat berbeda mengikuti indeks kemahalan daerah dan bersifat at cost, sehingga perlu dijelaskan kepada masyarakat.

Penggunaan vacuum sealer dan kontrol kualitas bahan

Untuk menjaga kualitas makanan selama distribusi, Dadan juga meminta SPPG mulai menyediakan peralatan vakum (vacuum sealer). Peralatan ini ditujukan agar makanan lebih awet, higienis, dan tetap layak konsumsi saat sampai kepada penerima.

Selain itu, BGN mengingatkan mitra agar tidak memaksakan penggunaan bahan baku yang kualitasnya menurun. Jika ditemukan bahan tidak layak, distribusi dapat ditunda dan diganti pada hari berikutnya.

“Kami tidak ingin ada kompromi dalam hal kualitas. Prinsipnya sederhana: makanan harus aman, bergizi, dan sesuai pagu. Jika ada bahan yang tidak layak, lebih baik diganti daripada dipaksakan. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” kata Dadan.

Melalui evaluasi ini, pemerintah menyatakan ingin memastikan program MBG Ramadan berjalan sesuai tujuan, dengan perbaikan pada aspek keamanan pangan, komposisi menu, serta keterbukaan informasi terkait gizi dan anggaran.