Pemerintah meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Buku saku ini juga disiapkan sebagai panduan ringkas mengenai arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, buku saku tersebut tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga ditujukan sebagai instrumen transparansi dan panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak serta cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.
“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Menurut Qodari, buku saku merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui secara lebih jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya. Pemerintah juga menekankan penyaluran bantuan ditujukan agar tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Melalui integrasi data, pemerintah menargetkan pengurangan kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem tersebut juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.
Qodari menambahkan, pendekatan pemerintah dalam program kesejahteraan tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Ia menyebut negara diupayakan hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.
“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” kata dia.
Dalam buku saku itu juga digambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang disebut menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.
Karena itu, pemerintah menyatakan tidak hanya berfokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh, mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas, serta memperkuat kelas menengah.
Selain memuat informasi program, buku saku disusun sebagai panduan praktis lintas sektor—mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi—yang dirancang terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.
“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” ujar Qodari.
Pemerintah menegaskan peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen agar kebijakan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah menyatakan optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.
