Pemkab Tapanuli Tengah Peringati Hari Otonomi Daerah XXX, Wabup Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemkab Tapanuli Tengah Peringati Hari Otonomi Daerah XXX, Wabup Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXX di Lapangan GOR Pandan, Senin (27/4/2026). Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi bertindak sebagai inspektur upacara.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Dalam upacara itu, Mahmud membacakan pidato Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa Indonesia merupakan negara besar, tidak hanya dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga karena keragaman budaya, sumber daya alam, serta berbagai potensi lainnya. Namun, potensi itu dinilai tidak akan berarti tanpa sinergi dan kolaborasi yang solid antartingkatan pemerintahan.

Pidato tersebut juga memuat penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan sebagai salah satu kekuatan utama bangsa dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas.

Mahmud menyampaikan bahwa kolaborasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional membutuhkan komitmen bersama terhadap prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar pembangunan berjalan adil dan merata.

Ia menambahkan, upaya membangun sinergi pusat dan daerah tidak terlepas dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai faktor kunci dalam pelaksanaan otonomi secara efektif. Karena itu, peningkatan kapasitas daerah disebut menjadi prioritas dengan perhatian pada sejumlah bidang.

Beberapa langkah yang disampaikan antara lain penguatan sumber daya aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta pemberian beasiswa. Selain itu, peningkatan kapasitas keuangan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, penyusunan APBD berbasis kinerja, serta kerja sama dengan perbankan untuk membuka akses pembiayaan alternatif.