Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa menerima aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi se-Kota Denpasar dalam forum bertajuk Dengar Mahasiswa di Graha Sewakadarma, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa menyampaikan keluhan, masukan, saran, hingga kritik terhadap Pemerintah Kota Denpasar.
Berdasarkan data undangan, sebanyak 22 BEM perguruan tinggi diundang dan diberi kesempatan menyampaikan pandangan terkait isu-isu perkotaan. Sejumlah pihak turut hadir, antara lain Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar Ida Bagus Putra Wirabawa; organisasi perangkat daerah (OPD) terkait; Ketua Forum Perbekel/Lurah I Gede Wijaya Saputra; serta Komunitas Eling Ring Pertiwi.
Dalam diskusi, mahasiswa menyoroti berbagai isu, seperti penanganan sampah, tata ruang perkotaan, banjir, kekerasan seksual, hingga transparansi program pemerintah. BEM Universitas Udayana juga menyerahkan hasil penelitian beserta rekomendasi kepada Pemerintah Kota Denpasar.
Presiden BEM Universitas Mahasaraswati, Gede Erawan Kusuma Putra Widana, menyatakan persoalan sampah di perkotaan merupakan isu mendesak, namun ia menilai perhatian tidak boleh hanya terfokus pada sampah. Menurutnya, pembenahan tata kelola ruang juga masih memerlukan perbaikan menyeluruh.
“Bukan hanya sampah, banyak isu perkotaan yang menjadi atensi, termasuk banjir, pelecehan seksual hingga tata ruang yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. “Transparansi menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik, sehingga berbagai kebijakan yang diambil dapat diawasi dan dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat,” katanya.
Presiden BEM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa (Gung Pram), juga menyoroti isu penanganan sampah. Ia mendorong reformasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pendekatan yang sistemik dan transparan, termasuk penyediaan sistem informasi terbuka agar masyarakat dapat memantau alur pengolahan sampah secara real time.
Selain itu, BEM Universitas Udayana menginisiasi transformasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) menjadi TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan menggandeng komunitas pecinta lingkungan. Upaya tersebut, menurutnya, akan diperkuat melalui pengembangan kanal pelaporan dan pengaduan yang responsif, serta pelaksanaan audit terbuka terkait penanganan dan inovasi persampahan di kampus.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat diawasi bersama secara transparan oleh mahasiswa,” ujarnya.
Gung Pram menambahkan, pihaknya juga akan mendorong pembentukan sentra pengolahan sampah di kampus yang digawangi mahasiswa sebagai pusat inovasi dan praktik pengelolaan lingkungan. “Ini bukan sekadar program, tetapi gerakan kolektif untuk menciptakan kampus yang berkelanjutan,” tegasnya.
Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas partisipasi BEM se-Kota Denpasar. Ia menegaskan pemerintah kota membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan kajian, kritik, dan saran demi pembangunan Denpasar yang berkelanjutan.
“Kami sangat terbuka, dan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan kajiannya, kritik serta saran untuk kemajuan Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara.
Terkait pengelolaan sampah, Jaya Negara menjelaskan Pemkot Denpasar saat ini fokus pada penanganan dari hulu hingga hilir. Di hulu, upaya dilakukan melalui pemilahan sampah dan pengolahan berbasis sumber, termasuk teba moderen dan tong komposter, serta optimalisasi TPS3R. Di tahap tengah, pemerintah mengoptimalkan operasional TPST di tiga lokasi. Sementara di hilir, pengiriman sampah residu diarahkan ke TPA Suwung dan cacahan kompos dikirim ke Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
“Untuk sampah saat ini kita masih berjibaku, dan peran masyarakat juga sangat penting untuk pemilahan dan pengolahan berbasis sumber, sembari menunggu operasional PSEL di Tahun 2027 mendatang,” ujarnya.
Jaya Negara juga menyatakan siap menindaklanjuti usulan, saran, dan kritik mahasiswa dalam program kerja pemerintah, termasuk pengawasan tata ruang, penanganan dan antisipasi pelecehan seksual, penanganan banjir, serta keterbukaan informasi publik.
“Saran san masukan mahasiswa sangat kami perlukan, sehingga sinergi dan kolaborasi ini dapat menajamkan program pembangunan di Kota Denpasar yang tentunya memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan,” ujar Jaya Negara.
