Pemerintah Kota Sorong bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat Daya menggelar entry meeting untuk pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Anggrek Lantai II Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (7/4/2026).

Entry meeting dipimpin Wali Kota Sorong Septinus Lobat, didampingi Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim. Kegiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Sorong Ruddy R. Laku serta sebagian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan selamat datang kepada Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya Rahmadi beserta tim yang kembali melaksanakan pemeriksaan di Kota Sorong. Ia menyatakan pemerintah daerah menyambut baik pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung selama 30 hari ke depan sebagai bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Wali Kota menegaskan pemeriksaan perlu direspons secara positif untuk mencegah kerugian negara dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Ia menginstruksikan seluruh OPD agar kooperatif, cepat merespons, dan terbuka tanpa menutupi data, serta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai jadwal. Ia juga meminta agar tim pemeriksa diberikan akses seluas-luasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya Rahmadi menekankan pentingnya komunikasi intens antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah selama proses pemeriksaan. Ia berharap perangkat daerah aktif berkomunikasi dan menanyakan hal-hal yang perlu dilakukan agar solusi terbaik dapat dicapai bersama, sekaligus memastikan tidak ada kendala yang mempersulit jalannya pemeriksaan.

Dalam kesempatan tersebut ditegaskan pula bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menilai pengelolaan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan. Kegiatan entry meeting juga dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.