Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan investasi proyek infrastruktur Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) dan pengelolaan sampah kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan usulan tersebut dipandang sebagai solusi di tengah terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut dia, skema KPBU dapat menjadi alternatif pembiayaan karena sumber dana berasal dari investor.

“KPBU ini menjadi skema alternatif, karena itu sumber dananya dari pihak investor. Tentu saja harus kita manfaatkan,” ujar Sumarno usai membuka kegiatan diseminasi bertema Optimalisasi Peran KPBU Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Aula Gedung Keuangan Negara I Semarang, Kamis, 13 November 2025.

Sumarno menilai penyelesaian persoalan sampah menjadi hal penting karena perlu ditangani secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Selain itu, ia menyebut program SPAM perlu didorong untuk mengurangi penggunaan air tanah, sekaligus memasok kebutuhan industri dan masyarakat.

Ia juga mencontohkan penerapan skema KPBU dalam pembangunan SPAM di Semarang Barat, Kota Semarang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu, Heri Setiawan, menyatakan pemerintah daerah dipersilakan mengajukan proposal pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema tersebut. Ia menambahkan, Kemenkeu mendukung prosesnya mulai dari perencanaan, transaksi, hingga konstruksi.