Pembangunan di tingkat daerah dinilai kerap terhambat oleh praktik korupsi yang berdampak pada kualitas infrastruktur. Kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan disebut dapat membuat fasilitas umum yang dibangun tidak sesuai standar, cepat rusak, bahkan berujung terbengkalai.

Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik Yohanes Berchmans Nga'A Rua, S.Fil, kepada rri.co.id di Atambua, Rabu (6/5/2026). Menurutnya, kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan daerah sangat merugikan masyarakat karena hasil pembangunan tidak memberikan manfaat optimal.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aliran dana hibah untuk memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada masyarakat kecil. Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya keberanian untuk melawan pungutan liar dan manipulasi data agar dampak pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Dalam pandangannya, masyarakat lokal memiliki peran krusial sebagai “mata dan telinga” untuk memantau pengerjaan proyek fisik yang berjalan di daerah. Partisipasi warga dinilai penting untuk membantu mencegah penyimpangan sejak tahap pelaksanaan.

Yohanes menegaskan, korupsi tidak hanya berarti pencurian uang negara, tetapi juga merampas hak warga atas pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik. Karena itu, ia berharap sinergi antara penegak hukum dan warga dapat meminimalkan penyimpangan sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal.