Depok — Pengawasan pemilu di Indonesia selama ini identik dengan kerja-kerja di lapangan, mulai dari memastikan akurasi daftar pemilih, mencegah politik uang, memantau logistik, hingga mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Namun, perkembangan teknologi mengubah lanskap tersebut. Arena pertarungan politik kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan meluas secara masif ke ruang digital yang dikuasai segelintir perusahaan platform global.
Ekonom Yunani Yanis Varoufakis memperkenalkan istilah technofeodalisme untuk menggambarkan situasi ketika platform digital berperan layaknya “tuan tanah” baru. Dalam analogi ini, warga atau pengguna internet menjadi “penyewa” yang bergantung pada aturan, algoritme, dan kebijakan platform, tanpa kendali penuh atas ruang digital yang digunakan untuk berinteraksi, bekerja, maupun berpolitik. Kerangka ini dinilai relevan untuk membaca dinamika demokrasi elektoral di Indonesia yang kian bergantung pada ekosistem digital, sementara kedaulatan negara atas ruang tersebut tidak sepenuhnya utuh.
Jika sebelumnya pengawasan pemilu lebih banyak berhadapan dengan politik uang, mobilisasi massa, atau keberpihakan aparatur negara, tantangan kini bertambah dengan munculnya fenomena digital capture. Wacana politik, perdebatan isu, hingga distribusi informasi pemilu semakin digerakkan oleh logika algoritme. Kandidat dapat mengalokasikan dana kampanye melalui iklan digital yang transparansinya sulit dilacak. Pada saat yang sama, disinformasi dan ujaran kebencian dapat menyebar tanpa batas ruang dan waktu, memengaruhi opini publik secara luas. Dalam konteks ini, percakapan politik ikut ditentukan oleh “tuan tanah digital” yang menguasai platform, algoritme, dan arus informasi.
Bagi lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan pemilu tetap adil dan setara ketika sebagian arena politik berlangsung di ruang digital yang tidak sepenuhnya dapat diawasi? Keterbatasan hukum nasional menjadi tantangan ketika berhadapan dengan platform global. Regulasi pemilu dinilai belum sepenuhnya mengantisipasi kampanye berbasis algoritme maupun konten berbayar lintas negara. Di sisi lain, akses data bagi lembaga pengawas juga terbatas, sehingga menyulitkan upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Sejumlah langkah disebut diperlukan untuk merespons situasi ini. Pertama, penguatan kerja sama lintas lembaga, baik dengan KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), maupun lembaga internasional. Dorongan kolektif kepada platform global dipandang penting untuk meningkatkan transparansi, terutama terkait iklan politik, penyebaran konten, dan akses data.
Kedua, pengawasan partisipatif perlu diperluas ke ruang digital. Masyarakat sipil, media, akademisi, serta komunitas pegiat literasi digital dapat menjadi mitra untuk melaporkan temuan pelanggaran, mengklarifikasi hoaks, dan mengawasi praktik politik uang digital.
Ketiga, penguatan regulasi pemilu yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dinilai mendesak. Aturan mengenai dana kampanye, iklan politik, dan penggunaan data pribadi perlu diperbarui agar sesuai dengan konteks digital. Tanpa kerangka hukum yang memadai, pengawasan berisiko selalu tertinggal dibanding inovasi dalam praktik kampanye politik digital.
Pada akhirnya, demokrasi elektoral yang sehat menuntut adanya level playing field bagi seluruh peserta pemilu. Ketika ruang politik semakin berpindah ke platform privat global, perjuangan menjaga kedaulatan demokrasi tidak hanya berlangsung di bilik suara, tetapi juga di ruang digital. Narasi technofeodalisme mengingatkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak hanya datang dari elite politik lokal, melainkan juga dari dominasi segelintir raksasa teknologi yang menguasai algoritme dan data miliaran warga.
Bagi Bawaslu, pengawasan pemilu di era digital tidak semata soal penegakan aturan, melainkan juga upaya memastikan demokrasi Indonesia tidak kehilangan kedaulatannya di tengah dominasi platform global. Tantangan ini menuntut inovasi, kolaborasi, dan keberanian untuk mengawasi pemilu di ruang yang semakin kompleks: lahan digital.
