SENDAWAR — Pengelolaan keuangan kampung menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Petinggi se-Kabupaten Kutai Barat yang digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Rabu (8/4/2026). Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar persoalan hukum di tingkat kampung tidak kembali terjadi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat, Erik Victory, menyatakan sistem pembinaan dan pengawasan terus diperkuat, khususnya pada pengelolaan keuangan kampung yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Ia menegaskan keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap aturan wajib dipegang oleh petinggi sebagai penanggung jawab keuangan kampung.
Dalam rakor tersebut, DPMK juga memaparkan perkembangan penyaluran dana. Dana Desa (DD) tahap I disebut telah disalurkan ke 56 kampung, sedangkan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I sudah diterima 72 kampung. Namun, masih ada kampung yang belum mengajukan pencairan, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.
Untuk mencegah potensi pelanggaran, DPMK menyiapkan sejumlah langkah, antara lain deteksi dini kampung berisiko, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi peran tenaga pendamping desa.
Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan pengelolaan anggaran kampung harus tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Menurutnya, penggunaan dana kampung tidak hanya berpengaruh pada pembangunan, tetapi juga dapat memunculkan persoalan hukum jika tidak dikelola dengan baik. Ia meminta pengelolaan keuangan kampung dilakukan secara transparan, akuntabel, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap rakor ini mendorong petinggi kampung meningkatkan disiplin administrasi sekaligus mempercepat proses pengajuan anggaran, agar pembangunan di tingkat kampung tidak mengalami keterlambatan.
