PANGANDARAN — Kebijakan pembekuan atau penghentian sementara distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menuai reaksi masyarakat, terutama di media sosial. Program yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) itu dihentikan di dua desa, yakni Desa Tunggilis dan Desa Ciparakan.

Penghentian sementara tersebut diputuskan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjarhara sebagai bagian dari evaluasi atas persoalan keterlambatan distribusi yang selama ini terjadi. Namun, kebijakan itu justru memunculkan kekhawatiran baru di tengah warga.

Perbincangan publik menguat setelah beredar unggahan surat resmi penghentian distribusi di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan kejelasan pengelolaan anggaran selama program tidak berjalan, termasuk apakah anggaran tetap dicairkan meski penyaluran dihentikan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Banjarhara, Agung, menjelaskan kondisi keuangan program. Ia menyatakan dana untuk sekitar 500 penerima manfaat yang terdampak tidak digunakan selama masa penghentian distribusi dan masih tersimpan di rekening mitra pengelola, Yayasan Alika Giri Arta.

“Dana itu tetap aman di rekening yayasan. Tidak ada yang bisa mengakses atau menggunakan tanpa prosedur yang jelas,” ujar Agung.

Agung menambahkan, pencairan anggaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus melalui mekanisme administrasi, termasuk penyertaan bukti transaksi dan laporan kegiatan. Menurutnya, sistem tersebut dibuat untuk mencegah penyimpangan serta menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran program.

Meski demikian, munculnya kekhawatiran di ruang publik menunjukkan adanya tuntutan transparansi yang lebih terbuka dari pengelola. Warga juga berharap proses evaluasi tidak berlangsung lama agar distribusi makanan bergizi untuk kelompok rentan dapat kembali berjalan normal dan tepat waktu.