PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menegaskan perlunya perombakan tata kelola keuangan daerah serta penguatan sistem digital untuk menjawab tantangan otonomi daerah yang kian kompleks. Langkah tersebut diposisikan sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap anggaran dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi target penting dalam waktu dekat. Ia menekankan, desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan harus sepenuhnya berbasis kinerja yang terukur, bukan sekadar rutinitas administratif.
“Kapasitas keuangan daerah perlu diperkuat melalui kerja sama strategis dengan sektor perbankan. Ini adalah upaya kami membuka akses pembiayaan alternatif di luar dana transfer pusat,” kata Syahrial Abdi saat memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (27/4/2026).
Selain aspek fiskal, Pemprov Riau juga menyoroti urgensi reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik. Menurut Syahrial, transparansi dan akuntabilitas akan lebih mudah dicapai apabila tata kelola pemerintahan mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru, sekaligus memangkas sekat-sekat birokrasi yang dinilai kaku.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) turut menjadi fokus. Pemprov Riau menyiapkan program pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga beasiswa pendidikan tinggi bagi ASN untuk mendorong profesionalisme tenaga kerja di sektor publik.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Seluruh jajaran pemerintahan di Riau harus menjadikan momentum otonomi ini sebagai titik pijak untuk beradaptasi dengan dinamika global,” ujarnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema nasional terkait perwujudan Asta Cita. Tema tersebut dipandang sebagai mandat bagi daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkelanjutan dan berbasis data.
Pemprov Riau berharap penguatan kelembagaan dan integrasi sistem digital dapat mempercepat terwujudnya fondasi pemerintahan yang adaptif, sekaligus mendukung target pembangunan jangka panjang menuju 2045.
