Menjelang Pemilu 2024, dinamika koalisi partai politik kembali menjadi sorotan. Koalisi, secara terminologi, dipahami sebagai gabungan atau aliansi beberapa unsur yang bekerja sama dengan kepentingan masing-masing. Aliansi semacam ini dapat bersifat sementara atau dibangun atas dasar manfaat.
Koalisi kerap muncul bahkan sejak jauh hari sebelum pemungutan suara, seiring kompetisi pemilu yang makin ketat dan bertambahnya jumlah partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesamaan agenda maupun transaksi kepentingan dalam pencalonan sering menjadi faktor yang mendorong dua atau lebih partai untuk membentuk kerja sama politik.
Di tengah situasi itu, publik kerap mempertanyakan apa yang melatarbelakangi koalisi partai politik. Sebab, selain peluang untuk memperbesar kekuatan, koalisi juga membawa risiko bagi para anggotanya.
Dalam teori kepartaian, setidaknya terdapat tiga arena koalisi. Pertama, koalisi yang dibentuk pada arena pemilu dengan orientasi utama memenangkan pemilu. Koalisi semacam ini idealnya bersifat voluntaristik, yakni partai-partai bekerja sama secara sukarela karena kedekatan ideologi atau program. Konsekuensinya, partai yang berkoalisi akan melakukan aktivitas kampanye bersama untuk meraih suara terbanyak.
Selain itu, koalisi juga dapat dibentuk untuk memenuhi syarat pencalonan dalam pemilu. Dalam konteks Pilpres, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan ambang batas dukungan minimal 20% kursi DPR bagi partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai yang memiliki 20% kursi dapat mengajukan calon sendiri, sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan harus berkoalisi untuk mencapai dukungan minimal tersebut.
Situasi ini menjadi salah satu latar belakang mengapa koalisi diperkirakan kembali ramai menjelang Pemilu 2024. Mengacu pada laporan terakhir KPU yang disebut dalam naskah, terdapat 76 partai yang mendaftar untuk menjadi peserta pemilu.
Hiruk-pikuk menuju pemilu mulai terasa melalui berbagai kebijakan yang dinilai atraktif hingga upaya kandidat calon presiden mencari dukungan partai politik. Sejumlah partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Demokrat disebut bersiap, sementara partai-partai yang relatif baru—seperti Partai Ummat dan Partai Rakyat—juga ikut bersaing untuk pertama kalinya pada pemilu 2024.
Di tengah ketegangan antarpihak yang mulai terlihat, manuver politik dari berbagai aktor juga berlangsung. Sejumlah partai menempuh jalur negosiasi dan membangun koalisi berdasarkan kepentingan yang sama.
Salah satu contoh yang disebut adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN, PPP, dan Golkar. Dalam pertemuan di Jakarta pada Kamis (12/5/2022), hadir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Koalisi ini disebut menggagas tagline sebagai upaya membangun kolaborasi, meski belum dinyatakan resmi.
Dinamika lain muncul dari pertemuan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di ajang Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Keduanya tampak berbincang dan sempat berfoto bersama di tengah acara tersebut. Momen itu memunculkan berbagai tafsir dari pengamat.
Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai sikap kedua tokoh tersebut tidak mengarah pada persiapan pasangan capres-cawapres, melainkan menggambarkan keakraban yang lazim terjadi di antara elite politik dalam ajang internasional seperti Formula E.
Namun, wacana memasangkan Anies dan Puan tetap dinilai mungkin. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut dalam politik segala sesuatu bisa terjadi. Ia juga menilai, jika membaca psikologis politik masyarakat, duet Anies-Puan berpotensi memiliki target dukungan yang besar dan dinilai lebih dinamis, dengan kemungkinan membentuk paradigma baru di kalangan pendukung meski berasal dari kubu berbeda.
Dari kubu lain, Partai Demokrat disebut mulai menyiapkan langkah menghadapi pemilu. Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memerintahkan kadernya untuk tetap bekerja membantu rakyat. Ia juga menekankan pentingnya kesamaan visi dan misi kader, terutama setelah Demokrat berada di posisi oposisi selama dua periode.
Di internal Demokrat, muncul pula wacana pasangan AHY dan Anies. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat menyatakan AHY dinilai lebih cocok menjadi calon presiden dengan Anies sebagai calon wakil presiden. Ketua DPC Demokrat Jakarta Pusat Taufiqurrahman menyebut secara pribadi mendukung pasangan AHY-Anies, dengan AHY sebagai calon presiden.
Naskah juga menyebut bahwa Demokrat memiliki pekerjaan politik untuk menggandeng Anies agar masuk ke partai politik sehingga arah kiprahnya lebih jelas ke depan. Berbagai tawaran dan ajakan disebut telah berlangsung meski pemilu masih beberapa waktu lagi.
Sementara itu di PDIP, Ganjar Pranowo disebut digadang-gadang menjadi calon presiden dan bersaing dengan Puan untuk memperoleh restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ganjar menyatakan akan menunggu keputusan Megawati terkait siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024. Ia juga menyebut tidak perlu membahas pasangan capres-cawapres terlalu dini karena tugasnya sebagai gubernur belum rampung.
Di bagian akhir, naskah merujuk pada hasil sementara polling tim redaksi RMOL.ID yang menyebut harapan publik agar presiden mendatang mampu menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri.
