Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmen mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui penguatan sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya ini dilakukan untuk menyelaraskan langkah strategis antara aparat penegak hukum dan lembaga audit negara, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho menerima kunjungan kerja jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Delegasi Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis, 30 April 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi teknis, terutama terkait penghitungan kerugian keuangan negara agar lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menurut Kapolda, penghitungan kerugian negara menjadi aspek penting untuk mempercepat proses penyidikan serta meningkatkan kualitas pembuktian dalam penanganan perkara korupsi. Ia menegaskan sinergi Polri dan BPK merupakan langkah strategis untuk mendukung kebijakan nasional, termasuk memastikan penggunaan anggaran negara memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
“Sinergi ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mengawal keuangan negara. Kami siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk data maupun koordinasi teknis, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan akuntabel,” ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.
Dalam pertemuan itu, kedua institusi juga sepakat memperkuat mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk mengatasi kendala administratif maupun teknis dalam proses pembuktian perkara. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah potensi penyimpangan keuangan negara.
Polda Sumsel menilai penguatan sinergi ini tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah. Dengan pengawasan dan pengamanan aset negara yang optimal, iklim investasi dan pembangunan di Sumatera Selatan diharapkan semakin kondusif.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menyatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari implementasi Polri Presisi dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan. “Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK, dalam memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui kerja sama tersebut, Polda Sumatera Selatan menegaskan perannya dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara serta mendukung agenda pembangunan nasional yang bersih dan berkelanjutan.
