Program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, menjadi sorotan warga. Proyek pembangunan kandang kambing dan kolam lele yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diduga bermasalah karena dilaporkan mangkrak tanpa kejelasan kelanjutan.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada 9 April 2026, proyek tersebut terlihat terbengkalai. Progres pekerjaan diperkirakan baru mencapai sekitar 50 persen, sementara aktivitas pembangunan disebut sudah lama berhenti dan tidak tampak tanda-tanda akan dilanjutkan.
Kondisi itu memicu kecurigaan di masyarakat. Sejumlah warga menilai tidak ada transparansi dan kejelasan pertanggungjawaban dari pihak pengelola BUMDes terkait mandeknya pekerjaan.
“Sejak awal kami sudah mempertanyakan kenapa proyek ini berhenti. Tapi tidak ada jawaban yang jelas. Sampai sekarang tidak ada kelanjutan, dan tidak ada keterbukaan kepada masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Di sisi lain, Direktur BUMDes bernama Topik menyampaikan bahwa dirinya bersama pengurus lainnya telah mengundurkan diri sejak November 2025. Ia menyebut pengunduran diri itu berkaitan dengan persoalan internal dalam pelaksanaan proyek.
“Kami mundur bersama karena dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kami anggap tidak benar. Daripada menimbulkan masalah, kami memilih berhenti dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepala desa,” katanya.
Topik juga menyebut nilai proyek sekitar Rp200 juta. Namun, dana yang telah terealisasi baru sekitar Rp117 juta, sedangkan sisanya disebut masih berada di bendahara. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru di tengah warga mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran.
“Sudah ada pemaparan dari pihak kecamatan, tapi tidak ada kesepakatan. Kami juga merasa ada intervensi dalam pelaksanaan,” tambahnya.
Hingga kini, belum adanya pengurus pengganti BUMDes dan mandeknya pekerjaan memperkuat dugaan adanya persoalan dalam tata kelola program. Warga pun mendesak pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka dan mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Warga juga menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, termasuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
