Jakarta — Rencana Indonesia memasukkan energi nuklir ke dalam bauran energi nasional kembali menjadi perhatian. Dalam diskusi PYC Talks Vol. 2 yang diselenggarakan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), para pembicara menilai kesiapan teknologi belum cukup tanpa transparansi, komunikasi publik, serta mitigasi risiko yang kuat.
Forum bertema “Program Energi Nuklir Indonesia: Penerimaan Publik, Strategi Komunikasi, dan Mitigasi Bencana” ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat sipil. Diskusi menekankan bahwa pengembangan energi nuklir tidak hanya menyangkut solusi teknis untuk transisi energi, tetapi juga persoalan sosial dan strategis yang kompleks.
Pendiri PYC, Prof. Purnomo Yusgiantoro, menyampaikan bahwa keberhasilan program nuklir sangat bergantung pada tata kelola yang matang dan keterbukaan informasi kepada publik. Ketua Umum PYC, Filda C. Yusgiantoro, turut menegaskan pentingnya kebijakan energi yang disusun secara inklusif dan berbasis kajian transparan untuk mendukung ketahanan energi jangka panjang.
Dari sisi strategis, energi nuklir dipandang memiliki nilai dalam memperkuat posisi Indonesia secara geopolitik dan geoekonomi. Selain mendorong kemandirian energi, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) juga disebut sebagai aset strategis nasional yang perlu dilindungi dalam kerangka pertahanan negara.
Namun, tantangan implementasi dinilai tidak berhenti pada aspek teknologi. Dari perspektif kelistrikan, kesiapan infrastruktur dan integrasi jaringan menjadi prasyarat agar PLTN dapat berfungsi optimal sebagai sumber listrik baseload yang stabil dan rendah emisi.
Isu sosial juga menjadi sorotan utama. Para ahli menilai penerimaan publik atau social licence to operate (SLO) akan menjadi faktor penentu keberhasilan program nuklir. Tanpa kepercayaan masyarakat, proyek berisiko menghadapi penolakan, termasuk fenomena Not-In-My-Backyard (NIMBY).
Posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire menambah kompleksitas pengembangan energi nuklir. Karena itu, mitigasi risiko dinilai perlu dirancang dengan standar keselamatan tinggi serta melibatkan mekanisme verifikasi independen untuk menjaga kredibilitas.
Diskusi juga menilai masih terdapat kesenjangan antara kesiapan teknologi dan pemahaman masyarakat. Edukasi publik yang konsisten, transparan, dan berbasis bukti dinilai penting untuk menjembatani hal tersebut, terutama di tingkat komunitas lokal.
Dalam forum tersebut, peserta merumuskan empat poin utama: transparansi data keselamatan sebagai fondasi kepercayaan, strategi komunikasi yang efektif dan partisipatif untuk merespons kekhawatiran publik, penguatan mitigasi risiko yang mempertimbangkan kondisi geologis Indonesia, serta pentingnya penerimaan publik sebagai penentu keberhasilan implementasi energi nuklir.
Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih dan target dekarbonisasi, energi nuklir disebut menawarkan potensi. Namun, diskusi PYC Talks Vol. 2 menegaskan bahwa keberhasilan pengembangannya di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan pengelolaan risiko yang kredibel.
