Pemerintah Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral untuk mematangkan distribusi serta mekanisme perekrutan dalam program Sarana Pangan Pelayanan Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan berlangsung di Gedung Balai Penyuluhan KKBPK Kecamatan Patimuan.
Rakor dibuka oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Patimuan, Sihab, mewakili pemerintah kecamatan. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopincam, antara lain Danramil 12 Kedungreja Kapten Infanteri Asep Zaenal serta Bhabinkamtibmas Bripka Hendra yang mewakili Kapolsek Patimuan. Hadir pula Kepala Puskesmas Patimuan dan Korwil Bidik Kecamatan Patimuan, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Patimuan dan para pemilik/pengelola SPPG.
Dalam arahannya, Sihab menekankan agar program nasional tersebut turut menggerakkan ekonomi desa. Ia menginstruksikan para pemilik SPPG untuk menjalin kemitraan dengan aset desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku usaha lokal.
“Kita harus memastikan perputaran ekonomi program ini dirasakan warga kita sendiri. Potensi BUMDes dan UMKM peternak di Patimuan sangat besar dan harus diprioritaskan sebagai penyuplai utama,” ujar Sihab.
Dukungan terhadap prioritas produk lokal disampaikan para kepala desa. Kepala Desa Rawaapu, Bambang Wiantoro, menyebut unit usaha ayam petelur BUMDes di desanya telah berproduksi hampir 50 kilogram per hari. Ia meminta pengelola SPPG tidak mengambil komoditas dari luar daerah jika kebutuhan dapat dipenuhi dari desa setempat.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Purwodadi, Naslam Suwarno. Ia menegaskan keterlibatan BUMDes diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi peternak desa dan mendorong agar hasil bumi lokal terserap maksimal melalui program MBG.
Dari sisi kesehatan, Kepala Puskesmas Patimuan menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dan perizinan. Ia mengingatkan operasional SPPG harus berlandaskan aturan yang sah, terutama terkait izin operasional dan aspek kesehatan.
“Bagi para pemilik SPPG yang administrasinya belum lengkap, terutama terkait perizinan operasional dan kesehatan, harus segera diselesaikan. Legalitas ini penting agar standar gizi dan higienitas pangan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Korwil Bidik Kecamatan Patimuan menyoroti pelaksanaan program di lingkungan sekolah, khususnya PAUD dan TK. Ia meminta pengelola menjalankan administrasi secara profesional, termasuk menyiapkan laporan tertulis dan memastikan adanya tindak lanjut atas masukan sekolah.
“Harus ada laporan secara tertulis, bukan hanya sekadar bicara. Laporan fisik ini penting agar jika kami ditanya oleh dinas, kami bisa memberikan data yang jelas. Selain itu, masukan dari pihak sekolah jangan hanya dicatat hari ini lalu besok tidak ada tindak lanjutnya,” ujarnya.
Unsur Forkopincam juga menegaskan penggunaan produk lokal dan respons cepat atas keluhan. Danramil 12 Kedungreja Kapten Infanteri Asep Zaenal meminta kebutuhan protein dipasok peternak lokal dan BUMDes dilibatkan. “Saya tegaskan, BUMDes harus disertakan. Jangan sampai daging atau telur dikirim dari luar daerah jika di Patimuan tersedia,” katanya.
Bripka Hendra mengingatkan agar setiap komplain masyarakat ditangani dengan cepat guna menjaga situasi tetap kondusif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Panji selaku Koordinator MBG di Kecamatan Patimuan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait. “Kami sangat membuka diri dan siap bermitra dengan seluruh stakeholder di Kecamatan Patimuan, termasuk BUMDes dan UMKM lokal, untuk memastikan program ini sukses,” ujarnya.
