Transparansi keuangan kampung menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Petinggi se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 yang digelar di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari petinggi kampung, camat, hingga perangkat kecamatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat, Erik Victory, mengatakan rakor tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
“Rapat koordinasi ini merupakan salah satu proses dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Erik menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam menjalankan program pembangunan agar selaras dari pusat hingga daerah. Menurutnya, tujuan yang ingin dicapai adalah mendorong penyelenggaraan pemerintahan kampung yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, terutama dalam pengelolaan keuangan kampung.
Dalam rakor tersebut, tercatat sebanyak 190 petinggi kampung, 4 lurah, 16 camat, dan 16 kepala seksi kecamatan hadir.
Selain pembahasan tata kelola, DPMK juga memaparkan progres penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2026. Dana Desa tahap pertama dilaporkan telah disalurkan ke 56 kampung, sementara ADK telah diterima oleh 72 kampung.
Dalam kesempatan itu, Erik turut menyinggung pentingnya penetapan batas kampung sebagai dasar administrasi wilayah dan perencanaan pembangunan. Ia mengakui masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, sehingga DPMK menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari deteksi dini kampung yang berpotensi bermasalah hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
Ia juga mengimbau para petinggi kampung agar melibatkan tenaga pendamping desa secara optimal dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan kampung.
