Para ahli keuangan dan perbankan menilai peran Bank Negara Vietnam (SBV) menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku pembayaran di perekonomian, terutama untuk mendorong peralihan dari uang tunai ke metode non-tunai.
Profesor Madya Dr. Nguyen Huu Huan berpendapat, upaya mempromosikan pembayaran tanpa uang tunai perlu dilakukan melalui pendekatan kemitraan, bukan semata pengelolaan yang menimbulkan tekanan. Ia menilai tekanan yang terlalu besar berisiko membuat pelaku usaha kembali memilih transaksi tunai. Karena itu, ia mendorong adanya peta jalan transisi bertahap, disertai penyederhanaan kebijakan pajak serta aturan akuntansi yang lebih sesuai bagi usaha kecil.
Menurut Dr. Huan, transparansi transaksi perlu dihubungkan dengan manfaat yang jelas, seperti akses kredit, pengurangan biaya pembayaran digital, serta penguatan komunikasi untuk melindungi pengguna. Ia menekankan tujuan utamanya adalah menjadikan transparansi sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan, bukan sebagai beban kepatuhan yang datang secara mendadak.
Dalam praktiknya, pembayaran tunai kerap menawarkan kecepatan dan kemudahan instan. Namun, dalam ekonomi digital, keamanan dan keberlanjutan dinilai lebih kuat ketika transaksi dapat diverifikasi dan dilacak melalui sistem yang sah. Mekanisme ini tidak hanya melindungi hak para pihak, tetapi juga menjadi fondasi membangun lingkungan bisnis yang lebih terkendali dari risiko.
Dalam sejumlah forum terkait transformasi digital keuangan, SBV menyatakan terus menyempurnakan kerangka hukum dan solusi teknis untuk mendorong pembayaran elektronik. Wakil Gubernur SBV Pham Thanh Ha mengatakan, lembaganya akan melanjutkan perbaikan mekanisme dan kebijakan guna membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan pembayaran tanpa uang tunai, sekaligus mendorong perbankan digital serta memastikan keamanan dan keselamatan operasi pembayaran.
SBV juga disebut aktif mengimplementasikan proyek, program, dan rencana untuk memperluas pembayaran elektronik, sambil memperkuat pengawasan terhadap sistem pembayaran utama dan layanan perantara pembayaran. Pengembangan metode pembayaran digital dipandang membantu masyarakat bertransaksi lebih cepat dan nyaman, sekaligus mendukung transformasi digital nasional dan pengembangan ekonomi digital.
Seiring penyempurnaan kebijakan, SBV juga menerapkan perangkat teknologi untuk mengurangi risiko dalam pembayaran elektronik. Salah satu solusi yang disorot adalah Sistem Informasi Keamanan untuk mengelola, memantau, dan mencegah risiko penipuan dalam operasi pembayaran (SIMO). Sistem ini memungkinkan lembaga kredit melaporkan rekening mencurigakan dan berbagi informasi dengan unit anggota lain. Berdasarkan basis data terpusat SIMO, bank dapat memblokir transaksi secara proaktif atau meminta verifikasi tambahan sebelum memproses transaksi online.
Berdasarkan laporan pengguna sistem, hingga 12 April, SIMO telah mengirim peringatan kepada lebih dari 3,7 juta pelanggan. Dari jumlah itu, lebih dari 1,2 juta pelanggan sementara menangguhkan atau membatalkan transaksi setelah menerima peringatan, dengan total nilai transaksi sekitar 4,17 triliun VND.
Para ahli menilai sistem pemantauan dan peringatan risiko semacam ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pembayaran elektronik. Ketika transaksi lebih terlindungi dari penipuan dan kejahatan, proses peralihan dari uang tunai ke pembayaran digital dinilai akan berjalan lebih lancar.
Dari sisi pengelolaan keuangan dan anggaran, Kementerian Keuangan Vietnam juga disebut meningkatkan perangkat hukum untuk memperkuat transparansi operasional bisnis. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah ketentuan ambang batas pembayaran 5 juta VND untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kewajiban pajak.
Berdasarkan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Tahun 2025, pengeluaran sebesar 5 juta VND atau lebih harus dibayar dengan metode non-tunai agar memenuhi syarat untuk pengurangan dan pengembalian PPN masukan, serta dapat dimasukkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan saat menghitung penghasilan kena pajak. Ketentuan ini dipandang sebagai langkah teknis untuk membatasi praktik pemecahan faktur menjadi nilai lebih kecil agar bisa dibayar tunai namun tetap mengklaim pengurangan PPN, pengembalian, dan pencatatan biaya.
Selain itu, Kementerian Keuangan dan otoritas pajak berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat inspeksi dan pengawasan kepatuhan terhadap aturan faktur dan dokumen dalam transaksi barang dan jasa, sesuai ketentuan dalam berbagai undang-undang perpajakan dan dokumen panduannya. Sesuai aturan yang berlaku, penjual wajib menerbitkan faktur dan melaporkan pendapatan secara penuh, terlepas dari metode pembayarannya. Tindakan sengaja membatasi atau menolak pembayaran non-tunai untuk menghindari pencatatan pendapatan sebenarnya dapat berujung pada pelanggaran hukum pajak dan sanksi.
Dalam praktiknya, administrasi pajak juga disebut bergeser ke model manajemen berbasis data. Otoritas pajak tidak hanya memeriksa transaksi satu per satu, tetapi menggunakan analitik big data dan manajemen risiko dengan menghubungkan informasi dari berbagai sumber seperti faktur elektronik, data pembayaran, registrasi bisnis, serta data terkait rantai transaksi barang dan jasa.
Profesor Madya Dr. Le Xuan Truong, ahli keuangan dan pajak, menilai bahwa ketika sistem manajemen telah beralih ke pendekatan analisis data secara menyeluruh, penggunaan uang tunai dalam transaksi tidak otomatis membuat aliran uang menjadi tidak terkendali. Ia menambahkan, otoritas pajak tidak semata menilai tindakan individual, melainkan keseluruhan rangkaian perilaku seperti meminta pembayaran tunai, tidak menerbitkan faktur, tidak mencatat pendapatan, atau mengurangi kewajiban pajak. Menurutnya, bila rangkaian perilaku tersebut terbentuk dan menimbulkan kerugian pendapatan, penanganannya bisa melampaui sanksi administratif.
Para ahli menekankan bahwa di tengah ekonomi yang semakin bergantung pada data, transparansi aliran uang tidak hanya ditentukan oleh pengawasan regulasi, tetapi juga oleh pengembangan sistem pembayaran dan tingkat kepercayaan pengguna. Karena itu, promosi pembayaran tanpa uang tunai dinilai membutuhkan sinergi antara infrastruktur yang aman, kerangka hukum yang kuat, serta komitmen kepatuhan. Ketika ketiganya berjalan selaras dan transparan, hal tersebut dipandang menjadi fondasi penting bagi lingkungan bisnis modern dan pembangunan berkelanjutan di era digital.
