Rencana Menteri Pendidikan Jerman Karin Prien untuk merombak program pendanaan “Demokratie leben!” memicu protes dari kalangan masyarakat sipil. Sebanyak 143 organisasi dan inisiatif menandatangani surat yang ditujukan kepada Prien, menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh menjadi alat politik partisan, melainkan pilar bagi demokrasi yang tangguh.
Para penandatangan surat menyatakan khawatir reformasi akan menghambat upaya pencegahan berkembangnya ekstremisme sayap kanan. Saat ini, program yang berjalan sejak 2014 itu memiliki anggaran 191 juta euro dan dikenal sebagai salah satu instrumen pemerintah Jerman untuk menangkal ekstremisme kanan.
Kekhawatiran terutama muncul dari organisasi dan proyek yang selama ini aktif dalam kerja-kerja melawan ekstremisme sayap kanan. Heiko Klare dari Asosiasi Nasional Konsultasi Mobile (Bundesverband Mobile Beratung) menyebut rencana pemerintah sebagai “pukulan telak” bagi banyak pelaksana kerja demokrasi. Ia memperingatkan restrukturisasi yang mendadak dapat menghilangkan jaringan, keahlian, dan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, terutama untuk pencegahan jangka panjang.
Sejumlah laporan media turut menyoroti potensi dampak reformasi. Media Welt memberitakan sekitar dua ratus proyek kemungkinan akan dihentikan pendanaannya, sementara die Zeit menulis bahwa infrastruktur yang menopang kerja melawan ekstremisme juga berpotensi dipangkas.
Program “Demokratie leben!” pada awalnya dibentuk sebagai respons pemerintah Jerman terhadap rangkaian pembunuhan oleh kelompok teroris Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) pada 2000–2007. Aksi tersebut menewaskan sembilan pria berlatar belakang migran dan seorang polisi perempuan.
Prien menolak tudingan bahwa perubahan akan melemahkan upaya melawan ekstremisme sayap kanan. Dalam wawancara dengan media taz, ia menyatakan muncul kesan program tersebut lebih berorientasi pada lingkungan kiri-liberal. Ia mengatakan ingin menjangkau “kelompok mayoritas yang diam” yang dinilainya mulai berpotensi menjauh dari demokrasi. Menurut Prien, ada sesuatu yang “mulai retak” dan belum menjadi fokus program selama ini.
Namun, Prien tidak merinci proyek mana yang ia anggap terlalu condong ke kiri maupun sejauh apa perubahan yang akan dilakukan. Dalam debat di Bundestag, ia juga menyampaikan penjelasan secara umum. Ia menyatakan pemerintah akan mengambil konsekuensi bila suatu langkah tidak menghasilkan dampak yang diinginkan, serta mengembangkan pendekatan baru yang dinilai lebih tepat sasaran.
Salah satu arah yang dipertimbangkan adalah memperbesar kerja sama dengan institusi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga, seperti sekolah, klub olahraga, dan pemadam kebakaran. Prien menekankan pentingnya berbicara dengan masyarakat di tempat mereka menjalani kehidupan sehari-hari.
Gagasan pelibatan institusi publik itu dinilai positif oleh Direktur Jaringan Neue Deutsche Organisationen (ndo), Fatma Celik. Ia menyebut sekolah, taman kanak-kanak, dan lembaga publik lain memiliki peran sentral dalam pendidikan politik, pencegahan, dan kohesi sosial. Celik juga menilai penting jika isu seperti ujaran kebencian di dunia maya, disinformasi, dan antisemitisme mendapat perhatian karena bersifat nyata dan mendesak.
Meski demikian, Celik memperingatkan bahwa penataan ulang akan menjadi masalah jika justru melemahkan infrastruktur masyarakat sipil yang sudah mapan. Ia menyebut ketidakpastian pendanaan dapat berdampak langsung pada keberlanjutan kerja organisasi: kontrak kerja sementara tidak bisa diperpanjang, tenaga ahli mencari arah baru, pengetahuan hilang, dan kerja sama terhambat.
Celik menambahkan, organisasi kecil sering kali tidak memiliki cadangan dana untuk melewati masa transisi. Karena itu, perubahan mendadak bisa lebih mengancam keberlangsungan mereka dibanding lembaga besar yang lebih mapan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Prien menyarankan organisasi dan inisiatif untuk mengajukan kembali proposal pendanaan. Di Bundestag, ia mengatakan kementeriannya mengundang semua pihak yang merasa sejalan dengan tujuan program untuk kembali mengajukan permohonan. Ia juga menegaskan memandang ekstremisme sayap kanan sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi Jerman, namun menilai pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap meningkatnya antisemitisme, serta ekstremisme sayap kiri dan kebencian terhadap kelompok tertentu.
Perdebatan mengenai program ini juga terkait dinamika politik yang lebih luas. Anggota parlemen dari Partai Kiri, Clara Bünger, menyebut penataan ulang “Demokratie leben!” sebagai skandal. Dalam debat di parlemen, ia menuduh Prien memberi label “kiri” pada nilai-nilai dasar demokrasi. Bünger mengatakan proyek-proyek yang selama ini didanai terbukti efektif dan justru karena itu menjadi sasaran kritik, tidak hanya dari AfD, tetapi juga semakin dari kubu konservatif CDU-CSU.
Pernyataan itu merujuk pada pertanyaan parlementer dari kubu CDU-CSU pada Februari 2025, yang meminta pemerintah saat itu di bawah Kanselir Olaf Scholz (SPD) menjelaskan organisasi nonpemerintah mana saja yang menerima dana dari “Demokratie leben!”. Permintaan tersebut muncul setelah gelombang protes massal di seluruh Jerman, menyusul langkah kubu konservatif di Bundestag yang bersama sebagian pihak dari AfD mendorong kebijakan migrasi yang lebih ketat.
Di tengah ketidakpastian, Celik menyatakan harapan agar proyek-proyeknya tetap dapat memanfaatkan program “Demokratie leben!” di masa depan. Ia berharap masih ada ruang perbaikan melalui aliansi solidaritas, intervensi publik, dan dialog politik.
