Sekjen ATR/BPN Minta Percepatan Proyek ILASPP, Target Fisik 2026 Jadi Fokus

Sekjen ATR/BPN Minta Percepatan Proyek ILASPP, Target Fisik 2026 Jadi Fokus

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong percepatan pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk memperkuat tata kelola pertanahan nasional. Dalam agenda di Jakarta, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menginstruksikan jajaran terkait meningkatkan partisipasi aktif guna mengatasi kendala yang masih muncul di lapangan.

ILASPP merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang ditujukan untuk memperkuat administrasi pertanahan terintegrasi. Dalu menekankan pentingnya komunikasi intensif dan diskusi mendalam antar pemangku kepentingan agar sinergi terjaga dan target proyek dapat dicapai sesuai rencana.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, proyek ini dijadwalkan memasuki tahapan Kick Off Implementation Support Mission pada 20–28 April 2026. Misi tersebut dirancang untuk meninjau kemajuan implementasi secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi isu strategis serta menyepakati langkah-langkah teknis, mengingat 2026 menjadi tahun kunci bagi pencapaian target fisik proyek yang didukung pendanaan World Bank.

Dalu menyampaikan bahwa sejumlah target fisik untuk 2026 telah ditetapkan, namun pelaksanaannya dinilai masih memerlukan percepatan signifikan. Ia mengingatkan bahwa ILASPP bukan semata tanggung jawab administratif, melainkan kerja bersama yang menuntut akuntabilitas serta pemenuhan standar kualitas.

Dalam pertemuan tersebut, pengelolaan keuangan serta aspek pengadaan barang dan jasa turut menjadi perhatian agar seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Proyek ILASPP dirancang berlangsung selama lima tahun, yakni 2025–2029, dengan sasaran manfaat bagi masyarakat, terutama terkait kepastian hukum atas tanah dan penataan ruang yang lebih modern.

Sekjen ATR/BPN juga berharap kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat membantu memangkas hambatan birokrasi maupun teknis, sehingga efisiensi waktu dan anggaran dapat ditingkatkan.

Dari pihak World Bank, perwakilan Willem van der Muur menyampaikan apresiasi atas capaian satuan kerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Ia menilai kinerja tim pelaksana sejauh ini menunjukkan hasil menggembirakan dan menyebut inisiatif itu sebagai salah satu proyek dengan kinerja terbaik dalam portofolio Bank Dunia di Indonesia. Dukungan lembaga swadaya masyarakat juga dinilai berkontribusi positif dalam menjaga transparansi.

Meski demikian, Willem menekankan masih ada tantangan ke depan yang perlu dibahas secara terbuka dan mendalam. Menurutnya, diskusi yang transparan diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan proyek ke depan. World Bank menyatakan siap terus mendampingi pemerintah Indonesia agar momentum anggaran tetap terjaga dan implementasi teknis pada setiap komponen proyek tidak mengalami stagnasi.