Jakarta—Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan upaya penguatan transparansi dan tata kelola keuangan negara melalui pemanfaatan Cash Management System (CMS). Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir pengelolaan kas di lingkungan kementerian telah menggunakan CMS.
Pernyataan itu disampaikan Dalu dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang digelar Rabu (29/4/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Menurutnya, penggunaan CMS merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan negara, menerapkan transaksi digital secara real time, meminimalkan praktik korupsi, serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas.
CMS merupakan sistem yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, serta fasilitas lain untuk pelaksanaan transaksi perbankan secara real time online. Ketentuan penggunaan CMS merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
Dalu menjelaskan, regulasi tersebut mendorong bendahara satuan kerja untuk memanfaatkan sistem pembayaran dan penyetoran nontunai (cashless). Dengan penggunaan CMS, kementerian menargetkan mitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.
Ia juga menyebutkan bahwa penggunaan CMS di lingkungan ATR/BPN menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Dalu berharap pada 2026 capaian transaksi melalui CMS dapat ditingkatkan secara optimal. Ia menambahkan, pada 2025 ATR/BPN meraih peringkat pertama untuk kategori penggunaan CMS kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening.
Dalam kegiatan tersebut, ATR/BPN menyerahkan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja (satker) dari tingkat pusat hingga Kantor Wilayah BPN provinsi dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Penghargaan diberikan kepada satker dengan penggunaan CMS terbanyak dan capaian penerimaan PNBP. Kategorinya mencakup persentase penggunaan CMS tertinggi pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta kategori capaian target PNBP terbaik untuk target besar, sedang, dan kecil.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kartika Sari dalam kesempatan yang sama melaporkan proses implementasi CMS di ATR/BPN. Ia menyatakan optimalisasi CMS menjadi salah satu strategi penerapan transaksi nontunai secara menyeluruh yang dapat mendukung peningkatan PNBP sebagai kontribusi kepada negara.
Menurut Kartika, pengelolaan CMS juga ditujukan untuk memitigasi potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang, memperkuat pengelolaan APBN dan PNBP, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan pembayaran nontunai.
Acara ini diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN, kepala kantor wilayah penerima penghargaan, serta perwakilan kantor pertanahan kabupaten/kota penerima penghargaan. Kegiatan turut dihadiri perwakilan mitra perbankan, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI.
